Kabupaten Bima, Kahaba.- SDN Inpres Rasa Nggaro Desa Timu Kecamatan Bolo yang telah berdiri sejak tahun 1981 masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Karena terlihat dari kondisi bangunannya, temboknya banyaknya retak, beberapa kelas yang lantainya sudah retak. Tidak hanya itu, halaman sekolah acapkali tergenang air, apabila hujan turun.
Guru setempat H Nurdin mengungkapkan, retak dinding dan lantai disebabkan gempa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Akibatnya, guru dan siswa khawatir ketika aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Bangunan bisa saja tiba-tiba roboh sehingga menyebabkan jatuh korban. Sedangkan halaman sekolah yang selalu tergenang, membuat pelaksanaan upacara bendera dan kegiatan olahraga siswa sangat terganggu.
“Dengan kondisi seperti ini, kita was-was saat mengajar. Takut gedung roboh dan bisa melukai siswa dan juga guru. Tapi demi pendidikan buat generasi bangsa, KBM terus berjalan. Begitu juga dengan kondisi lapangan sekolah yang becek, akhirnya upacara bendera tidak pernah dilakukan,” ujarnya Sabtu (29/2).
Nurdin menuturkan, selain kondisi bangunan tersebut, sekolah setempat juga membutuhkan guru berstatus PNS. Karena hingga saat ini guru negeri hanya berjumlah 4 orang, 1 honorer dan 17 tenaga sukarela. Sehingga guru yang mengajar untuk kelas I sampai IV tidak ada dari PNS, namun dari honorer dan sukarela.
“Kemampuan guru dari PNS itu berbeda dari honorer dan sukarela, sehingga yang mengajar pada kelas I sampai IV hanya sebatas mengajar saja untuk mencukupi jam mengajar. Maka dari itu, semoga ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera menempatkan guru PNS di sekolah setempat,” terangnya.
Ia mengungkapkan, masih terdapat sekitar 6 siswa yang memiliki waktu belajar sedikit dibandingkan teman-temannya, atau hampir putus sekolah. Itu dikarenakan siswa yang masih duduk dibangku kelas I dan II ikut orangtuanya bercocok tanam di Sumbawa dan meninggalkan jam belajar beberapa bulan lamanya, setelah itu baru balik kembali belajar.
Terkait data dan sistem penyaluran dana dari program KIP atau PIP, pihaknya menggunakan sistem transparansi kepada publik. Sehingga baik walimurid, masyarakat dan siswa menerima secara langsung uang yang diberikan. Sampai saat ini, tidak ada masalah selama proses pencairan dana tersebut.
“Hasil koordinasi dengan operator Fadlun, jumlah siswa yang menerima dana KIP/PIP sebanyak 142 siswa. Nominal bagi siswa Kelas I masing-masing menerima Rp 225 ribu, sedangkan kelas II sampai VI Rp 450 ribu. Uang ini diterima utuh oleh walimurid, tanpa ada pemotongan sepeserpun. Sekaligus kami imbau, agar uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah,” tandasnya.
Nurdin menambahkan, di sekolahnya juga masih terdapat 5 siswa yang kondisinya yatim dan juga piatu, dan tinggal bersama nenek dan kakeknya. Sehingga sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah.
“Semoga dengan semua kondisi tersebut, pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membantu,” tambahnya.
Untuk mendukung terwujudnya Pendidikan Inklusif dan berkualitas di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Bima, Perkumpulan SOLUD bekerja sama dengan YAPPIKA – ActionAid ( YAA ) sebagai lead organisasi akan mengimplementasikan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd).
Menurut Police Advocasy Campaig Officer (PACO) dalam Program Pro-InQlUEd, Hersan Hadi, program ini telah mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dengan tujuan untuk mempromosikan tata kelola dana kuntabilitas yang baik di sector pendidikan dasar di Indonesia, sejalan dengan pencapaian indikator dari Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif, dalam proses pembangunan publik.
Program Pro-InQluEd diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 151.100 anak usia sekolah dasar, dari kelompok miskin dan terpinggirkan. Termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah, melalui penguatan tatakelola dan akuntabilitas bidang pendidikan.
Guna mewujudkan pendidikan berkualitas tersebut tercapai dalam dunia pendidikan, SOLUD berkunjung kebeberapa sekolah di berbagai wilayah. Untuk melihat kondisi dilapangan secara langsung, sejauh mana implementasi program pendidikan berjalan.
*Kahaba-04
