Kota Bima, Kahaba.- Proses pembongkaran rumah warga bantaran sungai belum berjalan mulus. Pasalnya, masih banyak warga yang enggan menerima kebijakan pemerintah tersebut dengan berbagai alasan.
Seperti di Kelurahan Paruga, saat perangkat kelurahan turun untuk sosialisasi, banyak menemukan tantangan dan rintangan.
“Kita sudah turun sosialisasi bersama lurah, ketua RT dan RW. Tapi banyak tantangan dan rintangan, antara lain banyak rumah di Kadole yang tidak layak ditempati, meskipun kami sudah berikan alasannya,” ungkap Ketua LPM Kelurahan Paruga Mustamin H Ahmad, Senin (7/11).
Tidak hanya itu, tantangan lain yakni ada sebagian warga yang tinggal di bantaran sungai, namun belum mendapat ganti rugi dan ini yang selalu menjadi pertanyaan.
Mestinya sambung Ketua LPM, soal ini pemerintah harus memperjelas dulu masalah ganti rugi, baru turun untuk melakukan pembongkaran.
“Kalau seandainya dipaksa dibongkar, akan dihadapkan dengan penolakan masyarakat,” tukasnya.
Mustamin memberi contoh masalah ganti rugi. Misalnya di RW 03, masih ada 17 orang warga yang belum mendapatkan ganti rugi.
Sementara yang lain, sudah dapat seperti perumahan di Kadole. Di RW 04 juga ada sebanyak 3 orang.
“Kalau tidak ada ganti rugi, warga jelas akan menolak, dan pemerintah yang turun akan menerima kendala,” terangnya.
Untuk warga yang mendapatkan rumah di Kadole tambahnya, ada yang sudah legowo dan menerima. Juga ada yang masih menolak karena melihat kondisi rumah yang tidak layak ditempati.
“Warga menolak menempati rumah di Kadole, karena tidak layak,” tambahnya.
*Kahaba-01
