Kabupaten Bima, Kahaba.- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Bima meraih predikat yang membanggakan kurun waktu tahun 2011 hingga 2014.
Meskipun tetap bertengger dengan Predikat nilai “CC” atau kategori CUKUP BAIK, namun peningkatan indeks nilai ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam kurun waktu setahun terakhir.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bima Drs. H. Arifuddin H.M. Yacoeb yang mewakili Bupati Bima pada penerimaan penghargaan di Jakarta ketika dihubungi. Selasa (9/12) mengatakan.
“Kepastian pencapaian predikat cukup baik ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/4955/D.I.PANRB/ 12/2014 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 1 Desember 2014,” ujarnya melalui Rilis disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupayten Bima, M. Chandra Kusuma AP.
Dia mengemukakan, Tahun 2014 bobot nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bima mengalami peningkatan dari 50,17 poin pada tahun 2013 menjadi 55,69 poin pada tahun 2014.
Terkait pencapaian ini, senada dengan Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima melalui Kasubag Ketatalaksanaan Syamsul Bahrain. S.Ip, M Si mengatakan, Kepastian Kabupaten Bima meraih predikat CC (cukup baik) ini setelah Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi RI melakukan evaluasi beberapa aspek.
Aspek yang menjadi indikator adalah evaluasi pelaporan kinerja yang mencakup pemenuhan pelaporan, penyajian informasi dan pemanfaatan informasi kinerja.
Dari tahun ke tahun catatan keberhasilan Kabupaten Bima sendiri adalah predikat “D” pada tahun 2009, meningkat menjadi predikat “C” pada tahun 2010 dan meraih predikat “CC” berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011, sementara pada tahun 2012 hingga 2014 ini Pemkab Bima meraih predikat CC dengan peningkatan 4 poin.
Dijelaskan Bahrain, peningkatan poin tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya Pemda Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat pendukung dalam rangka penilaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Misalnya ketepatan waktu melaporkan capaian indikator kinerja (Evaluasi Akuntabilitas SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Bima).
Faktor lainnya adalah telah dilakukannya sinkronisasi laopran kinerja dengan seluruh dokumen perencanaan daerah. Tidak kalah pentingnya prestasi-prestasi lainnya yang ikut mendukung peningkatan tersebut. Misalnya juara I MDGs tingkat nasional di bidang kesehatan, MDGs bidang nutrisi, juara dua lomba pelayanan publik di bidang pertanian.
Menutup paparannya, Bahrain menjelaskan, penilaian kinerja ini merupakan titik masuk bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah.
*Bin/Hum
