oleh

37 Lurah tidak Nongol, Wawali: Itu Lurah Bodoh

-Kabar Bima-1 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Minimnya kehadiran Lurah se-Kota Bima saat Musyarawah Kerja Daerah (Mukerda) I DPD LPM Kota Bima, di Aula Hotel La Ila Kota Bima, Kamis (14/7) pagi, mendapat kritik pedas dari Wakil Walikota (Wawali) Bima.

Wawali saat menyampaikan sambutan pada Mukerda I DPD LPM Kota Bima. Foto: Ady
Wawali saat menyampaikan sambutan pada Mukerda I DPD LPM Kota Bima. Foto: Ady

Pasalnya, dalam pembukaan Mukerda tersebut, hanya terlihat satu Lurah yang hadir, yakni Lurah Rontu. Hal ini mengundang kekecewaan pria yang digadang maju sebagai Bakal Calon Walikota Bima Tahun 2018 itu.

“Ini para Lurah bodoh sekali. Kenapa hanya satu Lurah yang hadir. Lurah lain patut dipertanyakan komitmennya karena mereka itu mitra LPM. Pak Asisten tolong tegur para Lurah itu,” perintah Wawali kepada Asisten I yang hadir mendampingi.

Untuk memastikan ketidakhadiran Lurah, Wawali menanyakan kepada Panitia Mukerda, apakah undangan sudah disampaikan kepada semua Lurah. Pertanyaan itu pun dijawab sudah oleh panitia dan pengurus LPM.

Mestinya, kata Wawali, para Lurah bisa hadir dalam acara Mukerda, karena mereka merupakan mitra LPM ditingkat Kelurahan. Sehingga nanti program Kelurahan bisa disinergikan dengan program LPM.

Kritik terbuka tersebut juga dilontarkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Kota maupun Kelurahan. Karena selama ini dinilai belum mampu menjadi mitra sejajar Pemerintah, untuk memberikan usul dan saran terkait program pembangunan Pemerintah Kota Bima.

Menurut orang nomor dua di Kota Bima ini, kontribusi LPM belum begitu dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyentil seperti saat ada penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan SPAM di Kelurahan Dodu beberapa waktu lalu. LPM mestinya mampu berperan memberikan pencerahan ketika terjadi kebuntuan komunikasi di masyarakat.

Anehnya kata dia, malah Ketua LPM Kelurahan setempat yang berada di barisan depan memimpin dan menggerakkan masyarakat untuk menolak pembangunan saluran air minum tersebut.

“Saat masalah air itu mana suara LPM ?. Harusnya LPM yang menfasilitasi masyarakat bukan malah menggerakkan mereka untuk menolak,” kritik Wawali.

Padahal keberadaan SPAM lanjutnya, bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, bila memang benar SPAM terbukti menyengsarakan masyarakat, Rahman siap meletakkan jabatannya sebagai Wakil Walikota Bima.

“Peran LPM di masyarakat sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah. Kalau mampu menunjukan kinerja, anda minta Rp150 juta, malah akan kami kasih Rp250 juta,” kata H Man, sapaan akrab Wawali ini.

*Ady

Komentar

Kabar Terbaru