Kabupaten Bima, Kahaba.- Kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bima berbanding terbalik dengan FKUB Kota Bima. Dukungan pemerintah daerah terkesan setengah hati untuk ‘Polisi Kerukunan’ ini.
“Dukungan pemerintah daerah melalui APBD sama sekali tidak ada. Sehingga program kita mandek,” kata Pengurus FKUB Kabupaten Bima, Faturrahman kepada media ini kemarin.
Padahal menurut Faturrahman, keberadaan FKUB sangat penting dalam berperan menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Namun karena tak didukung anggaran, banyak program yang telah disusun tidak berjalan maksimal.
“Kita hanya punya anggaran dampingan dari Kemenag Kabupaten Bima Rp40 Juta setahun. Itupun tak dikelola langsung FKUB, tapi melalui Bagiam Umum,” keluhnya.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Bima lanjutnya, selama ini alokasi anggaran sekaligus program kegiatan melalui Bagian Kesra dan Badan Kesbangpolinmas. FKUB tidak melaksanakan langsung kegiatan, tapi hanya dilibatkan sebagai narasumber maupun peserta.
“Tugas kita banyak, bukan hanya mengurus internal Agama Islam saja. Namun semua agama kita urus,” ujarnya.
Faturrahman berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Bima bisa mendukung eksistensi FKUB. Sebab, keberadaan FKUB telah diatur Undang-Undang dan merupakan lembaga yang diakui negara.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bagian Humas Setda yang dikonfirmasi terkait hal ini belum berhasil dimintai tanggapan.
*Ady
