oleh

Klarifikasi Sorotan Dewan Soal Mutasi, Begini Penjelasan Malik

-Kabar Kota Bima-1.023 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima H A Malik menyampaikan klarifikasi tentang sorotan dewan soal mutasi, rotasi dan promosi yang digelar Pemkot Bima, Senin kemarin. (Baca. Pelantikan Pejabat Pemkot Bima Dinilai Sarat Aroma Nepotisme)

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima H A Malik. Foto: Bin

Menurut Malik, ia sangat menyesalkan pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M Irfan karena penilaiannya tentang kebijakan mutasi, rotasi dan promosi it tidak mendasar. Apalagi menyebutkan Tim Baperjakat tidak bekerja. Pernyataan itu dinilainya sepihak, kaerna semua melalui proses dari Tim Baperjakat.

“Kita sesalkan, karena pernyataan Pak Irfan itu sepihak dan tidak mendasar,” tegasnya saat menghubungi media ini, Selasa (5/1).

Mengenai sorotan soal demosi juga sambung Malik, dirinya meluruskan bahwa melalui mutasi ini bisa dilihat jika Walikota Bima telah mengembalikan jabatan ASN yang didemosi.

Salah satu contoh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan saat ini, merupakan ASN yang pernah diturunkan lalu dinaikan kembali. Demikian juga Kabid Dikdas Dikbud Kota Bima saat ini.

“Jadi tidak ada mutasi kali ini yang keluar dari regulasi, apalagi dituding sarat aroma nepotisme,” tepisnya.

Malik juga menyayangkan sikap wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengotrol kinerja eksekutif, namun justru mengumbar pernyataan di media. Padahal, sebaiknya menggunakan tata tertib dewan, seperti jenis-jenis rapat yang bisa ditempuh untuk memanggil eksekutif untuk rapat dengar pendapat, agar mendapatkan penjelasan terkait masalah mutasi tersebut.

“Sehingga dari pernyataan yang disampaikan wakil rakyat ini terbentuk opini bahwa pemerintah bekerja tidak benar. Padahal sesungguhnya pemerintah bekerja sesuai regulasi,” katanya.

Malik menambahkan, dewan tidak membangun opini sehingga membuat kegaduhan. Gunakan tata tertib yang ada di dewan untuk memanggil eksekutif, agar mendapatkan penjelasan terkait kebijakan eksekutif.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru