Kota Bima, Kahaba.- LPW NTB meminta DPRD Kota Bima untuk mendesak Pj Wali Kota Bima H Mukhtar Landa, agar membatalkan rencana rotasi dan mutasi jabatan selama berlangsungnya Pilkada 2024.
Permintaan ini disampaikan Relawan LPW NTB, Wildan Nul Ahyar dan Ardiansyah, dalam laporan tertulis yang mereka serahkan di Kantor DPRD Kota Bima, Jumat 11 Oktober 2024.
“Kami meminta pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima mendesak Pj Wali Kota agar tidak melakukan mutasi dan rotasi saat Pilkada 2024,” kata Wildan.
Wildan menjelaskan, terdapat rencana Pj Wali Kota Bima akan melantik beberapa pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala BKPSDM, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) sesuai hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang telah dilaksanakan. Namun, menurut LPW NTB, rencana tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Rencana pelantikan pejabat di tengah tahapan Pilkada tidak sesuai dengan aturan dan berpotensi menimbulkan masalah,” tegasnya.
Wildan juga mengindikasikan bahwa beberapa pejabat yang akan dilantik diduga merupakan titipan politik dari pasangan calon tertentu.
Ia menegaskan bahwa sebaiknya pelantikan pejabat dilakukan setelah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif.
“Pelantikan pejabat strategis seharusnya dilakukan oleh Kepala Daerah definitif, bukan oleh Pj Wali Kota,” tambahnya.
LPW NTB khawatir, jika Pj Wali Kota tetap memaksakan pelantikan, hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran tahapan Pilkada dan berpotensi menciptakan gejolak serta instabilitas di daerah.
“Jika ini terus dipaksakan, kami siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” ancamnya.
Laporan LPW NTB diterima langsung oleh Plt Sekretaris Dewan DPRD Kota Bima, Muhammad Tajuddin, di ruang kerjanya.
Tajuddin memastikan bahwa laporan tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD yang saat ini sedang menjalankan tugas di luar kota.
“Kami akan teruskan laporan ini kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima,” ujar Tajuddin.
*Kahaba-04
