Kota Bima, Kahaba.- Banjir kembali menerjang sejumlah wilayah kelurahan di Kota Bima. Selain meluap dari sungai, banjir gunung juga masuk ke pemukiman warga yang menjadi langganan nyaris setiap tahun. (Baca. Banjir Terjang Sejumlah Kelurahan, Waspada Hujan Hingga Jam 10 Malam)
Terhadap bencana ini, menurut Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin, sepertinya bencana banjir di tahun 2016 tidak dijadikan pelajaran, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. (Baca. Banjir Gunung di Sambinae, Warga: Walikota tidak Pernah Merespon)
“Hujan yang seharusnya menjadi berkah, kini selalu menjadi ancaman bagi kita,” katanya, Sabtu (20/11).
Ia mengungkapkan, lihat saja dalam 2 hari terakhir ini hujan sudah menimbulkan banjir dan longsor dibeberapa tempat. Dan yang menyedihkan adalah, ini menjadi semacam cerita yang berulang setiap musim penghujan.
“Pengerusakan alam terus terjadi di depan mata, dan kita hanya bisa menjadi penonton,” ujarnya.
Menurut duta PKS itu, di lapisan bawah masyarakat saling menuding, menyalahkan petani jagung, jalan usaha tani yang merambah hampir semua gunung dan bukit adalah penyebab kerusakan alam. Sementara dari lapisan atas, pemegang kebijakan tak mampu menghadirkan solusi apa-apa.
“Saya kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada perbaikan lingkungan dan ini tercermin dari postur Rancangan APBD tahun 2022,” kesalnya.
Dia mengakui, sudah membuka dokumen RKA DLH, bahkan tidak ada anggaran untuk penghijauan, penyelamatan mata air, apalagi edukasi untuk masyarakat petani agar cerdas bertanam dengan tidak merusak alam.
“Kemarin di APBD 2021 itu ada anggaran, tapi hanya sekitar Rp 21 juta. Ini artinya hutan tidaklah lebih penting dari gemerlapnya lampu jembatan, lingkungan hancur tidak lebih penting dari gedung-gedung,” kritiknya.
Ia bisa membandingkan dari alokasi anggaran, dalam hal ini pemerintah bisa mengeluarkan anggaran sampai dengan puluhan miliar, tetapi untuk lingkungan hanya slogan saja. Sehingga jangan heran kalau ada banjir, maka solusinya hanya perbaikan drainase, penguatan tebing dan sebagianya saja.
“Tidak ada yang menyentuh bahwa kalau di bagian hulu dan sekeliling kita, daerahnya sudah rusak parah kalau tidak ingin disebut hancur,” tegasnya.
Padahal, sambung dia, terpilihnya Pemerintahan Lutfi – Feri pada Pilkada yang lalu adalah karena masyarakat menaruh harapan besar pada perbaikan lingkungan. Karena banjir bandang Tahun 2016 oleh sebagian masyarakat, pemerintah lama dinilai gagal dalam menangani.
Dirinya pun masih berharap pada pembahasan Rancangan APBD pekan depan, anggaran masih bisa bergeser untuk perhatian serius soal perbaikan lingkungan. Kecuali masyarakat dan pemerintah sudah merasa enjoy menikmati kondisi ini berulang-ulang setiap tahun, dan menganggap keadaan kita baik-baik saja.
“Tolonglah sesekali survey, hari ini masyarakat kita ini butuh apa, sehingga kita tahu prioritas,” tukasnya.
*Kahaba-01
