Kabupaten Bima, Kahaba.- Upaya mitigasi bencana berperan penting dalam mengurangi resiko bencana yang kemungkinan timbul. Untuk mewujudkan hal ini, BPBD Kabupaten Bima atas dukungan USAID, World Neighbors, LSM Gempita menggelar Lokalatih Penguatan Kapasitas Multi Stakeholder dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana, Rabu dan Kamis, 18-19 Maret 2015 di Hotel Marina Kota Bima.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Sc dalam arahannya dihadapan 30 peserta yang terdiri dari SKPD terkait, BMKG, warga desa lokasi rawan bencana di Kecamatan Sanggar dan Tambora mengatakan, perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun belakang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan, baik ditingkat masyarakat maupun pemerintah.
Perubahan tersebut lanjut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima ini, telah berdampak pada perubahan musim yang sulit diprediksi, sehingga kalender tanam dan pengaturan pola tanam pada bidang pertanian lahan kering sering tidak tepat dengan perubahan musim.
“Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi sumber – sumber penghidupan masyarakat baik pangan maupun pendapatan, dimana sebagian besar masyarakat Bima mengandalkan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian yang sangat tergantung pada curah hujan,” katanya melalui Siaran persn yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima. M. Chandra Kusuma, AP.
Selain itu, terkait permasalahan, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap bencana, di mana beberapa wilayah terjadi hujan yang berlebihan sehingga terjadi banjir dan longsor.
Sementara itu, pada sesi diskusi, Salah seorang narasumber Lokalatih, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi NTB Ir. H.L. Hardi Wijaya MSi, MH mengatakan, posisi darurat seringkali rawan penyimpangan, sebab dalam status tanggap darurat bencana, logistik dan kebutuhan warga korban bencana harus cepat dan segera dikirim ke lokasi sementara tidak diimbangi penataan administrasi yang baik.
Dari aspek kebijakan khusus, BPBD Propinsi NTB memiliki tugas peningkatan kapasitas Kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana. Dan untuk dapat menyelesaikan tugas secara baik, ada 9 instansi yang memiliki koordinasi intensif dengan BPBD antara lain TNI/POLRI, BMKG, LSM dan instansi lainnya.
“Saat ini, program penanggulangan bencana yang tengah dilakukan adalah Desa Tangguh Bencana di seluruh NTB yang berjumlah 41 desa tahun 2014 dan 7 desa tangguh bencana pada tahun 2015 dan mudah-mudah tahun 2016 sudah mencapai 60 desa,” jelasnya.
Program Desa Tangguh Bencana, lanjut H.L. Hardi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, terpadu, terkoordinir dan sinergis agar saling melengkapi dengan seluruh program di desa dengan seluruh organisasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kesiap siagaan dan memiliki inisiatif menghadapi bencana.
Itu berarti, pengertian tangguh mengandung pemahaman mampu mengantisipasi dan mengurangi potensi bencana. Namun demikian, masalah saat ini adalah desa tangguh masih kekurangan pendataan.
“Untuk mengantisipasi masalah tersebut, diperlukan peta kebencanaan yang rinci. Peta kita masih global, mudah-mudahan dalam Bulan September selesai peta kerawanan bencana yg sangat detail. Saat ini sedang dilakukan pemutakhiran status pada 41 Desa Tangguh Bencana dan hal ini memelukan monitoring dan evaluasi di tingkat desa,” tuturnya.
*Bin/Hum
