Bima, Kahaba.- Potret pendidikan dan indeks prestasi masyarakat Kabupaten Bima yang dinilai masih sangat rendah, saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu, 2 Mei 2012, momentum itupun dimanfaatkan sebagai aksi protes oleh Front Mahasiswa Peduli Pendidikan (FMPP). Lokasi aksi yang dipusatkan di jalan negara, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, berakibat kondisi jalan harus di buka tutup oleh aparat kepolisian.
FMPP menyandera mbil dinas hingga akhir aksi “Hari Pendidikan Nasional” (Rabu, 02 Mei 2012)/Foto: Buser
Sekitar tiga jam FMPP menggelar aksinya. Demontrsasi itupun diwarnai penghadangan terhadap mobil dinas Pemerintah kabupaten Bima. Saat aksi, FMPP menyandera Mobil Dinas dengan nomor polisi EA 25 X milik bagian keuangan setda Kabupaten Bima hingga aksi usai. FMPP menuntut agar Kepala Dikpora kabupaten Bima dan perawakilan DPRD Kabupaten Bima untuk menemui mereka di lokasi demonstrasi.
Kondisi mobil milik pemerintah, hingga akhir aksi, tak urung dilepaskan, malahan massa aksi sempat mengubah warna plat, dari warna merah menjadi warna hitam. Dua jam mereka bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Akhirnya, aspirasi mereka pun terpenuhi. Kepala Dikpora, Drs. H. A. Zubaer HAR dan perwakilan DPRD Kabupaten Bima, yang juga Ketua Komisi IV, Ir. Ahmad SP, langsung menemui mereka di lokasi demonstrasi itu.
Kehadiran kedua pejabat yang bertanggungjawab akan persoalan pendidikan di Kabupaten Bima di sambut baik massa aksi. Koordinator lapangan, Sahdan, menjelaskan tentang buruknya potret pendidikan dan semakin menurunnya indeks prestasi manusia yang ada di Bima. “Kualitas pendidikan di daerah kita saat ini masih buruk dan belum ada peningkatan yang diharapkan. Melalui momentum Hardiknas ini, kami mengajak semua pihak untuk sama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Bima sehingga SDM kita mampu bersaing dengan daerah lain yang ada di negeri ini,” ungkapnya.
Kepala Dikpora, Zubair, setelah mendengar tudingan potret buram akan kondisi pendidikan di Bima akhirnya menanggapi. Ia menjelaskan, bahwa dalam mencari solusi peningkatan kualitas pendidikan, pihak pemerintah tidak pernah berdiam diri. Saat ini, bersama DPRD Kabupaten Bima, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang peningkatan kualitas pendidikan di Bima.
“Kedepan, semua biaya pendidikan bisa diatasi termasuk pelayanan untuk warga belajar. Kehadiran kami di sini karena kami siap menampung aspirasi kalian, sekaligus bukti akan keseriusan perhatian kami terhadap kondisi pendidikan yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa pendidikan gratis itu hanyalah kiasan untuk mempercantik saja. Tapi, pada realitasnya pendidikan gratis belum bisa diwujudkan secara utuh. Namun, sudah ada dana BOS dan beasiswa untuk membantu biaya pendidikan bagi para siswa yang memang dalam aturan berhak untuk mnerimanya.
Perwakilan DPRD, Ketua Komisi IV, Ir. Ahmad, SP, yang diberikan kesempatan untuk menjawab aspirasi para demosntran, senada dengan penjelasan Kadis Dikpora. “Kami tetap akan memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dunia pendidikan di Bima, baik dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya,” jelas Ahmad. [BS]
