Kabupaten Bima, Kahaba.- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhamadiyah Bima, dalam aksi damainya Rabu (04/12/13), mendesak DPRD Kabupaten Bima untuk menolak usulan pengadaan kendaraan dinas (Randis) senilai Rp 20,9 miliar. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terlalu ‘egois’ menghamburkan uang rakyat sementara kemiskinan masih tinggi.
Menurut BEM STIH dan STAIM Bima, rencana pengadaan Randis sebesar Rp 20,9 milar telah mengusik dan merampas hak rakyat sebagai pemilik anggaran. Pemerintah setiap tahun hanya mementingkan kebutuhan pemimpin dan pejabat pemerintahan melalui APBD, tanpa sedikitpun memperhatikan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. “Masih ada 5.000 balita yang menderita gizi buruk (GB) dan gizi kurang (GK) tidak pernah dialokasikan anggaran seperti mereka mengalokasikan anggaran untuk membeli mobil dinas,” ujar koordinator aksi, Amrin AB.
Katanya, hanya sebagian kecil anggaran yang dialokasikan, padahal balita-balita yang kini menderita GB dan GK adalah generasi penerus bangsa yang patut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah untuk diperhatikan nasibnya.
Selain itu, Amrin juga menyorot masih bayak infrastruktur jalan, pertanian, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, tetapi pemerintah terkesan tidak serius membangunnya. Pemerintah malah sibuk mengurus puluhan miliar uang APBD untuk pembelian Randis yang berkaitan langsung dengan kesenangan para pejabat.
*DEDY
