Kabupaten Bima, Kahaba.- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima yang menarik tenaga guru PNS dari pusat kota menuju wilayah Kecamatan Tambora yang terisolir berdampak pada malas dan jarangnya pada abdi negara itu masuk kerja. Bahkan sebagian besar para guru itu disinyalir hanya datang mengajar ketika atasan, baik dari Dinas Dikpora maupun Pemkab turun ke lapangan.
Kenyataan miris ini ditemukan pada saat digelarnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima ke Kecamatan itu, beberapa waktu lalu. Berdasarkan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah di kaki gunung Tambora itu, diketahui sejumlah guru PNS tidak menjalankan tugas yang diembannya dari negara untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Sejumlah PNS hanya masuk kerja ketika ada kunjungan dari Dinas atau Pemda ke Kecamatan Tambora, sementara hari kerja lainnya mereka tidak masuk kerja sama sekali,” papar Dra. Hj. Mulyati, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima pada wartawan di ruang kerjanya Sabtu (2/2/2013) lalu.
Lanjutnya, pada salah satu sekolah yang mereka kunjungi, dari 5 orang guru yang tercatat mengabdi di SDN tersebut, hanya satu guru saja yang masuk kerja pada hari itu. Sementara sejumlah guru lainnya termasuk guru pindahan dari kecamatan lain tidak masuk kerja tanpa alasan.
Bukannya mengusahakan kemajuan, mutasi guru-guru tersebut ke Kecamatan Tambora malah membawa virus malas yang berpengaruh pada proses pendidikan dan pencerdasan anak-anak didik. Padahal menurutnya, tidak sedikit tunjangan yang diperoleh guru yang ditempatkan di daerah terpencil itu.
“Kehadiran mereka justru membawa beban, karena tidak ada kontribusi yang mereka berikan, hanya numpang nama untuk mendapatkan tunjangan, “jelasnya.
Atas temuan tersebut, komisi IV akan memanggil pihak Dinas Dikpora Kabupaten Bima agar segera memberikan pembinaan khusus kepada guru-guru yang dipindahkan ke Tambora. [AR*/BQ]
