Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengadakan rapat pemaparan konsep smart city bersama konsultan UNESCO, Rabu (21/8) di ruang rapat Walikota Bima. HM Lutfi selaku Walikota Bima memimpin langsung rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas Kominfo.
Konsep smart city atau Kota Pintar pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efisien untuk meningkatkan kehidupan ekonomi secara berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.
Membuka rapat tersebut, Walikota menyampaikan tujuan terkait kehadiran anggota UNESCO ke Kota Bima, yang diharapkan mampu dijadikan bahan pengayaan bagi birokrasi. Sehingga dapat mengetahui betul keadaan kota secara menyeluruh, dan akhirnya persoalan dapat diatasi dengan cepat atau tanggap.
“Keberadaan smart city sebenarnya bertujuan sebagai pelayanan yang mengedepankan unsur kecepatan, di samping kita harus memiliki data-data yang akurat terkait kondisi masyarakat kita. Sehingga pelayanan yang biasanya diatasi dalam beberapa hari dapat selesai hanya dalam waktu beberapa menit,” tegas Walikota.
Walikota mengajak seluruh peserta rapat untuk mulai berbenah terutama pada ranah birokrasi.
“Lebih baik kita melangkah step by step namun terukur dan mengarah kesatu tujuan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Konsultan UNESCO Bagian Penanggungjawab Inovasi Yoslan membenarkan terkait tujuan utama smart city yaitu semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi ketepatan maupun efektifitas.
Menurutnya, smart city memberikan jawaban terkait kebutuhan masyarakat dari segala segi, baik dari segi ekonomi seperti inovatif dalam konsep marketing hingga terkait masalah industri yaitu kemampuan membaca kebutuhan atau selera dunia.
“Jadi smart city itu prinsipnya membuat keputusan berdasarkan data-data dan kenyataan, sehingga tujuannya tepat sasaran,” jelas Yoslan.
Kepala BPS Kota Bima menyampaikan kesiapannya untuk membenahi dan melengkapi data-data bagi keperluan perencanaan, monitoring maupun evaluasi pembangunan, khususnya membantu daerah dalam menyediakan data sektoral.
“Kami menyediakan data makro (umum) dan selalu kami laporkan, sedangkan untuk data sektoral merupakan tanggung jawab daerah. Namun kami bersedia membantu untuk melakukan pendampingan dan pembinaan mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan, analisis, tabulasi dan sebagainya, hingga data yang dihasilkan oleh sektoralpun memiliki tingkat validitas yang hampir sama dengan data makro,” jelasnya.
*Kahaba-01
