Kota Bima, Kahaba.- Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke-23 pada 10 April 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan memimpin rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Bima, Senin 24 Maret 2025.
Rapat ini sekaligus membahas persiapan HUT Kota dan strategi menjaga stabilitas harga pangan menjelang Lebaran.
Rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah sebagai moderator ini dihadiri oleh seluruh Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Ketua GOW, serta Ketua DWP Kota Bima. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek persiapan perayaan HUT Kota Bima dan kondisi pasar pangan menjadi fokus utama pembahasan.
Wali Kota Bima menekankan pentingnya menciptakan suasana kota yang bersih, tertib, dan nyaman, terutama karena perayaan HUT yang berdekatan dengan momen Lebaran.
Ia berharap agar Kota Bima dapat menyambut para pemudik dan warga setempat dalam kondisi yang optimal.
“Kita harus memastikan bahwa Kota Bima menjadi kota yang bersih, tertib, indah, dan terang. Wilayah pusat kota harus ditata dengan baik, pengaturan PKL diperketat, titik-titik kumuh dibenahi, dan penerangan kota dimaksimalkan. Lapangan Serasuba, sebagai ruang publik utama, harus menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti agar perayaan HUT Kota Bima tidak hanya terbatas pada upacara seremonial, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dirinya menginstruksikan agar setiap kelurahan mengadakan perlombaan atau kegiatan lokal untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap Kota Bima.
“Saya ingin HUT Kota Bima tahun ini menjadi perayaan seluruh masyarakat, sehingga semua warga ikut berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kota kita,” tambahnya.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri. Wali Kota menegaskan bahwa kondisi harga di pasaran saat ini masih terkendali, namun OPD terkait harus terus melakukan pengawasan intensif agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan bahan pangan terjaga. OPD terkait harus aktif memantau, membantu, dan memfasilitasi para petani agar distribusi pangan berjalan lancar,” imbuhnya.
*Kahaba-01
