Kota Bima, Kahaba.- Tokoh Agama Bima, Tuan Guru H Gani Masykur ikut melepas massa aksi bela Islam dan hadir menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor Polres Bima Kota, Jum’at (4/11) siang.
Ulama yang juga sesepuh Ormas Muhammadiyah Bima ini dalam pernyataan memberikan pesan kepada semua pihak untuk bijaksana kepada umat Islam. Berdasarkan komitmennya dengan Kapolres, Walikota Bima, MUI, FKUB maupun Kemenag kemarin, dirinya akan mengawal perjalanan unjuk rasa damai tersebut.
“Alhamdulillah saya amati betul orasi yang disampaikan massa aksi, tidak ada hal-hal di luar konteks,” ujarnya.
Sejak awal Ia telah berpesan kepada masyarakat, jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung dalam aksi unjuk rasa. Akhlakul kharimah harus dijunjung tinggi dan menjadi pendorong maupun motivasi setiap langkah.
Harus diketahui dan disadari oleh kita kata dia, proses hukum yang berjalan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan waktu dan proses yang panjang bagi penegak hukum untuk menyelesaikannya.
“Karena itu, harus sabar menanti. Kita percayakan kepada penegak hukum, karena Kapolri sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas,” terangnya memberikan petuah kepada massa aksi.
Tuan Guru percaya, persoalan saat ini yang terjadi terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok akan ada penyelesaian akhir. Hanya saja, diharapkannya kesabaran secara menyeluruh dari semua pihak.
Dirinya juga meminta kepada Kapolres Bima Kota untuk menyampaikan kembali tuntutan umat Islam Bima. Yakni mendesak agar persoalan yang terjadi segera diselesaikan secara tuntas.
Di negara Indonesia ini lanjutnya, tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Buktinya bisa dilihat, sudah berapa banyak menteri diproses hukum, begitu pula pada pejabat tinggi lainnya. Hal itu dinilainnya sebagai upaya penegakkan hukum di negeri ini.
“Cuman saya ingatkan lagi, mohon kesebaran kita semua. Tidak membalikkan tangan begini sebuah proses hukum itu. Tetapi melalui prosedur yang berlaku,” ingatnya.
Apalagi sambungnya, cukup banyak orang yang dimintai keterangan, dan cukup banyak analisa yang diperlukan dalam proses hukum.
“Tidak ada alasan pemerintah untuk membiarkan. InsyaAllah kita percaya itu,” tutupnya.
*Ady
