Kabupaten Bima, Kahaba.- Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menjadi sorotan. Pasalnya, program yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 189 Tahun 1981 yang bertujuan untuk memproses sertifikat tanah secara massal, dipungut biaya oleh pemerintah desa setempat. Padahal jelas, prosesnya tidak dibebankan biaya kepada masyarakat.
Syahrullah, warga Desa Rato mengaku, Prona merupakan program Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
Kata dia, Prona tahun 2013 itu jauh dari ketentuan. Progam yang biasanya tidak dipungut biaya tersebut, justru dibebankan biaya kepada masyarakat. “Masyarakat tahu nya seperti yang terjadi di desa lain, tidak dibebankan biaya. Tapi di Desa Rato malah menarik biaya. Ini sangat meresahkan,” katanya, Kamis (16/01/14).
Besar pungutan yang dilakukan pihak Desa setempat variatif. Alasannya bermacam – macam. Seperti untuk membeli paku, matrei, surat menyurat dan konsumsi petugas ukur. “Biaya yang ditetapkan itu belum ada musyawarah dengan masyarakat. Untuk besarnya, mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu,” sebut lelaki yang juga mahasiswa STKIP Bima itu.
Ia melanjutkan, kendati proses ukur nya belum dimulai, namun uang masyarakat setempat sudah diambil. “Ini namanya Pungli. Mengambil uang masyarakat tanpa alasan jelas, tak sesuai aturan, dan untuk kepentingan pribadi,” sorotnya.
Sementara itu, Kades Rato Edi Junior yang dihubungi untuk dimintai keterangan, enggan berkomentar. Dia hanya berucap kepada masyarakat yang menyorot tersebut, untuk tidak menghalangi program tersebut. “Jangan halang-halangi Prona. Biarkan program tersebut berjalan,” tegasnya.
Ditanya lagi alasannya melakukan pungli, ia hanya mengulang-ngulang jawaban yang sama.
*BIN
