Kabupaten Bima, Kahaba.- Pentingnya Pemetaan Layanan Dasar khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, mendapat perhatian dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Selama dua hari, lembaga ini bermitra dengan Australian AID menghelat Lokakarya dan Focus Discussion Group dan Diskusi Terfokus (FGD) Pemetaan Masalah Dalam Penyediaan Layanan Dasar tingkat Kabupaten Bima, Selasa-Rabu (23-24/8) di Aula SMK Negeri 3 Kota Bima.
Lokakarya tersebut dihadiri 30 peserta yang merupakan perwakilan dari SKPD terkait dan elemen masyarakat serta pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi lokasi proyek pendampingan KOMPAK.
Asisten III Setda Kabupaten Bima H. Makruf dalam sambutannya mengatakan, salah satu dimensi kemiskinan yaitu kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Karena itu pemetaan penyediaan layanan dasar ini diharapkan dapat melihat secara jernih permasalahan kemiskinan dan masyarakat rentan agar dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
“Pemetaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tindak lanjut program yang diperlukan, bagi peningkatan dan perluasan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya yang berada pada garis kemiskinan dan rentan,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol setda M.Chandra Kusuma.
Dirinya berharap, kehadiran KOMPAK dalam mendukung dan lima fasilitasi pemerintah pada aspek perencanaan dan perumusan strategi peningkatan layanan dasar ini dapat mendorong peningkatan layanan dasar dan perluasan kehidupan yang berkelanjutan bagi kaum miskin dan rentan.
“Forum ini dapat merumuskan sejumlah strategi penanganan masalah layanan dasar tingkat kecamatan dan desa. Pada saat yang sama dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara kecamatan, desa dan masyarakat serta mendorong komitmen, janji dan tidak lanjut perbaikan layanan jasa kepada sejumlah bidang proritas daerah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Perwakilan KOMPAK NTB Anja Kusuma yang menyampaikan materi tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Pelayanan Dasar mengatakan, peningkatan pelayanan dasar yang akan dikembangkan itu pada 4 kabupaten kota di NTB dan di Kabupaten Bima akan diuji cobakan pada Kecamatan Woha dan Bolo pada masing-masing lima Desa.
“Fokus intervensi adalah pada akuntabilitas antara pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat. Dalam konteks lokal, intervensi dilakukan untuk merespon permasalahan lokal dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” jelasnya.
Aspek lainnya yang menjadi prinsip pelaksanaan, sambungnya, adalah penguatan sistem agar pelaksanaannya dapat berkelanjutan, serta mendorong kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat dan LSM, sehingga dengan cara ini maka akan menghasilkan perubahan yang dilembagakan melalui kebijakan dan program rutin daerah.
Dengan cara ini, maka pada tataran masyarakat, perubahan yang diharapkan adalah masyarakat miskin dan rentan dapat mengakses sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemenuhan layanan dasar serta memantau pelaksanaannya.
“Di samping itu, pada tingkat kecamatan diharapkan mampu melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar secara efektif dan menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Demikian halnya di tingkat kabupaten, diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti untuk pemenuhan SPM pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan,” paparnya.
Kepala Bappeda kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Amar Ma’ruf yang menyampaikan Materi Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pelayanan Dasar Untuk Pengurangan Kemiskinan menyatakan, tantangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih ada pada kisaran 16,04 persen.
*Bin/Hum
