Kota Bima, Kahaba.- Meski Pemerintah Kota Bima telah sebagian membagi Kartu Jujur Sehati dan secara resmi menerapkan kartu jaminan pelayanan kesehatan dasar itu untuk masyarakat miskin, namun pengunaannya masih membingungkan.
Anwar contohnya, warga Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba itu mengaku ia dan dan anggota keluarganya telah mendapatkan kartu tersebut dari Pemerintah Kelurahan, tapi masih bingung bagaimana menggunakannya.
Seperti, sakit apa saja yang ditanggung Kartu Jujur Sehati, apakah bisa digunakan di rumah sakit atau tidak. Kemudian bahan apa saja yang mesti kita siapkan kalau berobat.
“Ini yang membingungkan, tidak ada sosialisasi bagaimana cara penggunannya. Kami khawatir jika berobat ke RS Bima atau berobat dengan jenis penyakit yang tergolong berat, justru tidak diterima menggunakan Kartu Jujur Sehari,” ujarnya.
Kendati disisi lain, Bapak enam anak merasa sangat bersyukur mendapatkan kartu jaminan kesehatan dari pemerintah. Masalahnya, meski tergolong masyarakat ekonomi lemah, tetapi belum pernah didata untuk mendapatkan kartu pelayanan kesehatan. Ketika anggota keluarganya berobat atau masuk rumah sakit terpaksa menjadi pasien umum.
“Ini sangat membantu masyarakat seperti kami. Mudah-mudahan tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan setelah adanya kartu ini,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Drs. H Azhari, M.Si yang dikonfirmasi memastikan bahwa semua masyarakat yang mendapatkan Kartu Jujur Sehati tidak akan dibebani lagi biaya apapun. Ketika ingin berobat, masyarakat tinggal membawa kartu tersebut ke Puskesmas tanpa mengurus lagi administrasi lainnya.
“Pemerintah Kota Bima memang belum memiliki RSUD sendiri. Namun apabila pelayanan kesehatan masyarakat pemegang kartu tidak mampu ditangani Puskesmas tetap bisa berobat ke RSUD Bima. Kami akan berkoordinasi dengan RSUD Bima terkait penggunaan Kartu Jujur Sehati tersebut,” jelas Azhari ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/1).
Saat ini sambungnya, Kartu Jujur Sehati telah selesai dibuat. Namun dirinya belum bisa memastikan berapa banyak yang akan dibagikan kepada masyarakat. Bahkan sebagian kartu juga diakui telah dibagikan untuk masyarakat miskin yang berhak mendapatkan. Untuk masyarakat yang akan mendapatkan kartu diserahkan kepada Pemerintah Kelurahan untuk mendata sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
“Meski nanti akan ada kartu jaminan kesehatan juga dari Pemerintah Pusat, kartu ini tetap berlaku. Kemungkinan juga bisa digabung. Intinya kita berkomitmen tidak ada lagi masyarakat yang sudah berobat karena kendala biaya,” tambahnya.
*Erde/Bin
