Kota Bima, Kahaba.- Aksi mogok kerja sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) di 5 Puskesmas berdampak pada pelayanan kesehatan. Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis kemarin, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan menyampaikan bahwa insiden mogok tersebut tidak terlepas dari adanya provokator yang diduga bersumber dari para Kepala Puskesmas. (Baca. Nakes Mogok Kerja, Spanduk Terpampang Disejumlah PKM)
“Kami meminta Walikota Bima bertindak tegas dengan mencopot Kepala Puskesmas yang menjadi provokator mogok kerja para Nakes tersebut,” pintanya, Jumat (5/2). (Baca. Spanduk Mogok Kerja Nakes, Begini Penjelasan Kepala Dikes)
Ia mengungkapkan, faktor pencopotan tersebut sangat beralasan. Karena sebelum menggelar aksi mogok kerja, pihaknya telah mengetahui terlebih dahulu bocornya informasi aksi tersebut. Hanya saja, kepala Puskesmas sebagai pimpinan dan pemangku kebijakan, tidak mampu meredam aksi mogok itu dan justeru terkesan membiarkan. (Baca. Nakes Mogok, Puluhan Warga Pulang tanpa Pelayanan)
“Dugaan ini bertambah kuat setelah adanya informasi aksi mogok tersebut ada dalam percakapan melalui aplikasi whatsapp group kesehtan. Jadi Kepala Puskesmas yang seharusnya menjelaskan dan mencarikan solusi, justeru tidak mampu berbuat banyak,” katanya. (Baca. RDP Soal Tukin Para Nakes, Begini Penjelasan Sekda Kota Bima)
Duta Partai Golkar itu menambahkan, sesuai informasi yang didapatkan bahwa saat ini yang baru menerapkan Tukin untuk nakes itu hanya 2 daerah di NTB, salah satunya Kota Bima. Mestinya para Nakes tersebut bersyukur.
“Nakes mestinya berterimakasih pada pemerintah untuk upaya pemberian Tukin, mengingat kondisi pandemi yang saat ini belum berakhir. Apalagi ini kedua kalinya Nakes mogok kerja dan telah menjadi perhatian pemerintah pusat,” ungkapnya.
Maka dari itu ia menginginkan agar Walikota Bima segera mencopot Kepala Puskesmas yang menjadi provokator mogok kerja para Nakes tersebut, sebagai bentuk pelajaran.
*Kahaba-04
