Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna ke-8 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bima Tahun 2024, Selasa 18 Maret 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Bima ini, Sekretaris Daerah H Mukhtar hadir mewakili Wali Kota Bima untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri oleh jajaran legislatif, unsur Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Dalam laporannya, Sekda H Mukhtar menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh kepala daerah.
“Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, serta mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2024 telah berakhir dan memasuki periode kepemimpinan baru pada awal 2025, maka saya selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD melalui rapat paripurna ini,” ujar Sekda.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Sekda yang sebelumnya juga menjabat Pj Wali Kota Bima menyampaikan beberapa poin utama.
Pertama, Pendapatan Daerah. Target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp911,42 miliar, realisasi mencapai Rp899,56 miliar atau 98,70 persen dari target.
Pendapatan terbesar bersumber dari Dana Perimbangan, dengan target Rp768,11 miliar dan realisasi Rp757,75 miliar atau 98,65 persen.
“Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp132,05 miliar dan terealisasi Rp131,33 miliar atau 99,46 persen,” katanya.
Kedua, Belanja Daerah. Total belanja daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp928,22 miliar, dengan realisasi Rp893,32 miliar atau 96,24 persen. Belanja operasional mencapai Rp774,58 miliar atau 97,37 persen dari anggaran.
“Belanja modal terealisasi sebesar Rp117,43 miliar atau 90,60 persen dari anggaran yang ditetapkan. Belanja tidak terduga dari anggaran Rp3,08 miliar hanya terealisasi Rp1,30 miliar atau 42,26 persen,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan capaian dan tantangan dalam pembangunan daerah, termasuk peningkatan angka harapan hidup, indeks ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi.
“Meski beberapa indikator menunjukkan hasil positif, tantangan tetap ada, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan stabilitas ekonomi daerah,” tuturnya.
*Kahaba-01
