Kota Bima, Kahaba.- Setelah melalui serangkaian imbauan dan teguran, Pemerintah Kota Bima akhirnya melakukan penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mematuhi kesepakatan bersama, terkait penggunaan area di sekitar Museum ASI Mbojo.
Kegiatan penertiban dan pembongkaran dilakukan Rabu pagi, 18 Juni 2025 oleh tim gabungan yang terdiri dari Sat Pol PP Kota Bima, Dinas Koperindag, Camat Rasanae Barat, dan Lurah Paruga.
Kepala Sat Pol PP Kota Bima Erwin Rahadi menjelaskan, tindakan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara pedagang dan pemerintah untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, sejumlah pedagang masih belum menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
“Sebelumnya kami sudah memberikan imbauan dan peringatan, serta mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan antara para pedagang dengan pemerintah. Dalam kesepakatan itu, pedagang bersedia membongkar lapak secara mandiri dan akan difasilitasi tempat berjualan oleh Dinas Koperindag. Namun sebagian masih melanggar,” terang Erwin.
Penertiban ini difokuskan pada dua lokasi, yakni lapak PKL di sisi utara Museum ASI Mbojo dan lapak, serta peralatan pedagang yang ditinggalkan setelah berjualan di kawasan Lapangan Serasuba dan sekitarnya.
Lebih lanjut Erwin menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam menata kawasan kota agar tetap bersih, rapi, dan tidak mengganggu kenyamanan serta estetika lingkungan publik.
Pemerintah juga tidak serta merta menertibkan tanpa solusi, karena Dinas Koperindag telah menyiapkan fasilitas dan tempat baru bagi para pedagang agar tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
“Pemerintah tidak melarang orang mencari nafkah. Tapi harus tertib dan menjaga keindahan kota. Pemerintah juga sudah siapkan tempat alternatif,” tambahnya.
*Kahaba-01
