Kota Bima, Kahaba.- Komisi II DPRD Kota Bima menggelar rapat koordinasi dengan BPKAD Kota Bima untuk mempertanyakan lambannya penggunaan APBD 2021 seperti Uang Pengganti (UP) yang tak kunjung cairnya, sehingga berdampak pada kinerja aparatur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bima Taufik HA Karim menyampaikan, hasil klarifikasi dengan kepala BPKAD, terlambatnya pencairan anggaran karena kendala sistem yang saat ini belum terkoneksi dengan baik.
“Program SIPD belum terkoneksi dengan baik dan ini terjadi hampir diseluruh Indonesia. Maka untuk sementara menggunakan sistem lama yaitu SIMDA,” ujarnya, Kamis (4/2).
Taufik menuturkan, menggunakan sistem yang lama tersebut maka diperkirakan tidak ada kendala terkait pencairan dana awal kegiatan kantor. Sehingga aparatur bisa lebih fokus bekerja dan melayani masyarakat.
“Untuk laporan keuangan dan administrasi dari setiap instansi pada tahun sebelumnya sudah hampir rampung semua. Tinggal menunggu waktu pencairan saja, sesuai nominal yang diajukan OPD,” katanya.
Terkait kapan dana UP, Taufik menambahkan, sesuai pernyataan Kepala BPKAD bahwa anggaran UP diperkirakan cair Jumat (5/2) besok. Apabila ada keterlambatan maka pekan depan sudah bisa dicairkan.
*Kahaba-04
