Kota Bima, Kahaba.- DPPKB menggelar kegiatan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) semester I, di aula kantor Pemerintah Kota Bima, Senin 30 September 2024. Kegiatan tersebut dipimpin Pj Sekda H Supratman didampingi Kepala DPPKB Hj Suharno, serta perwakilan kepala OPD, camat, lurah hingga kader penyuluh.
Kepala DPPKB Kota Bima Hj Suharni menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan laporan semester, masih terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian bersama.
Beberapa indikator tersebut adalah, presentasi keluarga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih berada di angka 81 persen, yang berarti masih banyak keluarga yang belum menerapkan PHBS dengan optimal.
Kemudian presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih di angka 34,37 persen. Lalu pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil masih di bawah standar.
“Untuk meningkatkan indikator-indikator tersebut, perlu dilakukan intervensi secara terus menerus dan konsisten. Ini penting untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Maka diminta pada seluruh pemangku kebijakan pada instansi terkait, agar bisa bekerjasama berkomitmen dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Suharni menjelaskan, untuk perkembangan kasus stunting berdasarkan data E-PPBGM, di Kota Bima hingga tanggal 7 September 2024 mencapai 1.111 kasus atau sekitar 9,72 persen dari jumlah sasaran E-PPBGM sebesar 11.541. Namun berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka stunting di Kota Bima masih berada di angka 31,89 persen.
“Langkah selanjutnya untuk mengatasi perbedaan data tersebut, perlu dilakukan konvergensi yang lebih baik agar capaiannya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan,” katanya.
Suharni berharap, melalui pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersinergi dan berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bima.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Bima H Supratman menambahkan, untuk mewujudkan Kota Bima bebas dari stunting diminta pada pemangku kebijakan agar dapat bekerja dengan baik, terutama memberikan program yang bersentuhan langsung dengan penanganan stunting ditengah masyakat.
*Kahaba-04
