Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mendapatkan kehormatan menjadi salah seorang Narasumber (Narsum) seminar berskala Nasional di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Rabu, (23/3) dengan tema Evaluasi Pilkada Serentak 2015, Menghadapi Pilkada Serentak 2017. (Baca. Bupati Bima Jadi Pembicara Soal Pilkada di Jawa Barat)
Seminar di Bale Santika Unpad Jatinangor Bandung tersebut dibuka Ketua Program Studi FISIP Unpad Pipin Hapiah dan dihadiri 250 undangan. Narasumber lainnya yaitu Endun Abdul Haq dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat dan Dedesri Kartini, Akademisi Universitas Padjajaran.
Menurut kepala daerah perempuan pertama di NTB itu, khusus di Bima, kebetulan Bima terdiri dari dua wilayah yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima, dimana terjadi kesulitan terkait dengan data kependudukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada regulasi yang jelas mengatur kira-kira berapa lama seorang calon pemilih berdomisili di satu tempat, untuk dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi pemilih di daerah tersebut.
“Dalam beberapa kasus, masalah ini yang terlihat sepele, tetapi ketika dijumpai pada saat terjadi perhitungan suara, akan menjadi pemicu masalah yang lebih besar,” ujarnya melalui siaran Pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima M. Chandra Kusuma.
Masalah DPT ini lanjut Indah, terjadi hampir disetiap Kabupaten dan Kota dan bukan hanya di Kabupaten Bima yang jauh dari ibukota negara, tetapi juga terjadi di wilayah lain seperti di Jakarta. Agar tidak tidak menimbulkan konflik pada Pilkada mendatang, dirinya berharap agar KPU menyikapi masalah ini.
Ketua Prodi FISIP Unpad Pipin Hapiah saat memberikan pengantar pada seminar tersebut mengatakan, seminar ini merupakan satu wahana untuk saling bertukar pikiran (tholabul Ilmi) dan merupakan satu hal yang dibutuhkan bagi pengembangan wawasan keilmuan di lingkungan Fisip UNPAD.
Ini penting, karena kajian dalam ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara Pemerintah dan yang diperintah dalam arti luas. Jika konsep teori dan metodologi yang selama ini diajarkan di kelas tidak dilengkapi dengan pengetahuan empiris dan dialog antara ilmuwan, pengamat, pelaku dan praktisi maka itu menjadi hal yang kurang bagi akademisi.
“Bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, forum ini merupakan upaya yang harus dilakukan. Agar ketika lulus, mahasiswa tidak canggung karena sejak awal sudah dibiasakan dan memahami permasalahan, dinamika dan termasuk konflik politik sekalipun,” jelasnya.
*Bin/Hum
