Kota Bima, Kahaba.- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar Forum Koordinasi, Rakortek dan Monev Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), dengan bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB.
Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Camat Mpunda Rabu 23 Agustus 2023 tersebut, dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan dan dihadiri Kepala DPPKB Nurjanah, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin, sejumlah pejabat, camat, lurah serta penyuluh KB.
Kepala DPPKB Kota Bima Nurjanah dalam laporan menyampaikan, agenda pertemuan untuk triwulan ketiga ini diharapkan terus meningkatnya koordinasi lintas sektor, agar dapat membantu percepatan penurunan stunting di daerah.
“Kami berharap semua anggota TPPS terlibat aktif untuk kegiatan percepatan penurunan stunting. Untuk itu diingatkan kembali agar tetap melaporkan kegiatan, koordinasi dan integrasi bisa mencapai tujuan yang sesuai diharapkan bersama,” ujarnya.
Nurjanah menjelaskan, sesuai hasil pravelensi stunting Kota Bima tahun 2023 dengan target nasional tahun 2024 yaitu 14 persen, sedangkan target Kota Bima Tahun 2024 yaitu 10 persen. Kemudian data sejak bulan Januari 13,16 persen, bulan Februari 12,52 persen, bulan Maret 12,53 persen, bulan April 12,72 persen, bulan Mei 12,98 persen, bulan Juni 12,19 persen dan bulan Juli 12,07 persen. Maka sesuai data persentasi sampai dengan bulan Juli 2023, berdasarkan ePPGBM mencapai angka 12,07 persen.
Percepatan penurunan angka stunting ini, tentu menjadi acuannya dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, tentang Peraturan Daerah Kota Bima No 1 tahun 2021 perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima Tahun 2028. Yaitu melalui visi dan misi terwujudnya Kota Bima yang sejahtera, maju, asri, lestari, mandiri, berdaya saing, kota pendidikan serta menciptakan masyarakat religius, berakhlak mulia dan berbudaya.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan pertemuan strategis karena ada 2 hal utama yang akan menjadi topik pembicaraan, yaitu kesiapan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan stunting, serta realisasi DAK Fisik dan BOKB Non Fisik Agustus 2023.
Tujuan dari SKI untuk memperoleh data dasar status kesehatan masyarakat, termasuk status gizi balita Indonesia, juga merupakan integrasi Riskesdas dan SSGI sampel 586,000 responden rumah tangga.
“Maka itu diingatkan kembali untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih 15,58 persen data yang diambil per 14 Agustus 2023. Mengingat kembali komitmen dari OPD-KB Kota Bima mengenai Realisasi DAK, setidaknya di bulan Oktober selesai,” sarannya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik antar pemangku kebijakan, terutama adanya intervensi langsung terkait percepatan penurunan stunting di Kota Bima, sehingga terus-menurus secara konsisten bisa menurunkan percepatan penurunan stunting.
Tugas besar untuk masing-masing Tim TPPS Kota Bima untuk meningkatkan komitmen tersebut, mengingat kembali bahwa stunting adalah masalah yang utama karena dibutuhkannya generasi yang cerdas dan SDM yang berkualitas untuk dapat bersaing secara global.
Untuk itu, dibutuhkan SDM yang bisa bersaing dan membangun daerahnya masing-masing untuk kehidupan yang lebih baik, hal ini dapat dimulai dari komitmen pemerintah dan masyarakat di tingkat Desa, Kecamatan maupun tingkat kabupaten lebih khususnya di Kota Bima.
“Stunting sulit untuk menjadi zero (nol) target karena masih adanya kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Maka untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan adanya kerjasama antar lembaga dan instansi. Memiliki tugas yang berjenjang dari kelurahan, Kecamatan dan Kota dengan memiliki tanggung jawab yang sama,” imbuhnya.
*Kahaba-04
