Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima bersama tim Bank Dunia dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat pembahasan hasil monitoring proyek NUFReP dan JICA, Kamis 30 Oktober 2025, di Aula Kantor Bappeda Kota Bima.
Pertemuan ini membahas berbagai catatan hasil kunjungan lapangan tim beberapa waktu lalu, sekaligus mengevaluasi progres penanganan temuan terkait proyek pembangunan drainase.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pj Sekda Kota Bima Hj Mariamah, perwakilan Bank Dunia, pelaksana pekerjaan drainase, serta sejumlah Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Hj Mariamah menegaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil kunjungan lapangan dan catatan penting dari tim Bank Dunia yang memiliki deadline penyelesaian yang cepat.
“Beberapa poin hasil temuan harus segera ditindaklanjuti. Catatan itu menjadi perhatian khusus dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Mariamah menyebutkan sejumlah temuan teknis di lapangan yang perlu segera ditangani, di antaranya jaringan drainase sekunder yang belum dilengkapi saringan sedimen atau sampah.
Kemudian adanya truktur permanen berupa akses jalan beton di atas badan saluran, kegiatan warga yang mendirikan bangunan permanen di atas saluran drainase, sisa lahan di kawasan Penatoi yang perlu didesain ulang oleh Pemkot, serta belum adanya pembangunan pengelolaan limbah pabrik tahu di area terdampak.
Selain itu, Sekda juga menyoroti persoalan pemecahan lahan warga terdampak program yang kini menuntut percepatan penyelesaian sertifikat tanah.
“Ini menjadi atensi khusus dari Bapak Wali Kota. Beliau berpesan agar seluruh temuan tersebut diselesaikan secepatnya,” ungkap Mariamah.
Sementara itu, perwakilan Bank Dunia dalam rapat itu menyampaikan secara keseluruhan progres tindak lanjut temuan di lapangan telah mencapai sekitar 40 persen. Namun, dinilainya masih diperlukan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.
Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus evaluasi di antaranya penanganan material, perapihan pekerjaan, kesesuaian desain, serta sistem pengelolaan sedimen dan sampah.
Aspek lain yakni pengamanan lingkungan, keselamatan kerja, penanganan limbah, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
“Sebagian besar sudah ditindaklanjuti, tetapi masih dibutuhkan penuntasan dan konsistensi dalam penerapan di lapangan,” jelas perwakilan Bank Dunia.
*Kahaba-01
