Kota Bima, Kahaba.- Kondisi ruang belajar yang tidak representatif, tentu akan berpengaruh pada kualitas belajar siswa. Seperti halnya yang terjadi di MIS Dodu Kota Bima, kondisi belajar diganggu dengan kekurangan ruangan. Malah ruang belajar kelas satu terpaksa di bagi dua. Karena harus dipergunakan untuk belajar Taman Kanak-kanak (TK) sekolah dibawah naungan Yayasan Islam Bima tersebut.
Kepala MIS Dodu Kota Bima, Syafrudin H. Hakim S.Pdi mengungkapkan. ruang tersebut dibagi akibat kurangnya ruang belajar di sekolah setempat. Dari 110 siswa yang terdaftar, dibagi menjadi enam rombongan belajar (Rombel). “Ruang kelas yang ada pada sekolah kami hanya lima. Belum lagi ruang untuk kelas satu harus dibagi lagi dengan TK,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menginginkan ruang berlajar tercukupi, pihaknya beberapa kali melayangkan permohonan bantuan ke kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Bima. Namun hingga saat ini, pihaknya belum mendapat kejelasan.
Syafrudin juga mengaku, beberapa tahun terakhir, seluruh kegiatan sekolah tergantung dari dana operasional sekolah (BOS), untuk dana-dana lain seperti pengembangan mutu tidak pernah diperoleh.
Dia sangat berharap kepada Pemerintah Kota Bima untuk memperhatikan kondisi sekolah tersebut. Khususnya Kemanag Kota Bima, agar dapat mengucurkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. “Karena kebutuhan ini sangat mendesak, kami sangat mengharapkan agar adanya pembangunan ruang kelas baru di sekolah kami,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. H. Syahrir, MSi yang dihubungi menjelaskan, kondisi ruang belajar di MIS Dodu Kota Bima, bukan urusan Kemenag Kota Bima. Pasalnya, MIS Dodu tidak dibawah naungan lingkup Kemenag. “Itu urusan Yayasan. Bukan urusan kami. Pengajuan bantuan dana mestinya dilayangkan ke Pusat. Bukan ke Kemenag Kota Bima,” katanya.
Kata dia, untuk MIS Dodu pihaknya hanya bisa membantu jika ada permintaan tenaga pengajar dan insentif guru. maka pihaknya akan membantu sesuai dengan pos anggaran. “Kami hanya bisa membantu dalam hal itu. Kalau bantuan pembangunan, kami tidak bisa. Karena tidak ada pos anggarannya,” ujarnya.
Ia mengaku, beberapa kali menerima surat pengajuan dana yang disampaikan oleh MIS Dodu Kota Bima. Tetapi, pihaknya tidak pernah bisa memberikan bantuan karena tidak ada dalam DIPA Kemenag Kota Bima. “Kami sarankan pengajuannya ke Pusat saja atau ke Pemerintah Daerah,” sarannya. [BK]
