Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Gedung Seni Budaya (GSB), Rabu 8 April 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, jajaran perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum yang sangat penting dan strategis, karena menjadi ruang untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menghubungkannya dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif tahunan, tetapi harus benar-benar mampu menjawab tantangan nyata yang sedang dihadapi daerah,” katanya.
Ia menyebut, sejumlah isu nasional saat ini sangat relevan dengan kondisi Kota Bima dan harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Beberapa isu tersebut di antaranya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan kesehatan, penanganan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Pembangunan Kota Bima ke depan harus berorientasi pada pembangunan manusia sebagai pusat kebijakan. Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, adaptif, dan produktif,” ujarnya.
Wali Kota menekankan, pembangunan yang ideal bukan hanya terlihat dari proyek fisik atau infrastruktur semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, ia menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh masyarakat Kota Bima mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, hingga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keadilan akses terhadap layanan dasar menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara lebih tajam, berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan integrasi lintas sektor,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, setiap program pembangunan harus dirancang secara cermat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan integrasi program, agar perencanaan pembangunan Kota Bima ke depan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling terhubung dan saling mendukung antar sektor.
Tantangan pembangunan yang semakin kompleks hanya dapat dijawab dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terbangun kesepakatan pembangunan yang kuat dan sinergis antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan sejahtera,” pungkasnya.
*Kahaba-01
