Oleh: Fazhurrahman, S.STP., M.AP*
Pembangunan sering kali dimulai dari sesuatu yang besar: proyek infrastruktur, pembangunan gedung, pengadaan fasilitas, hingga program-program sektoral dengan anggaran yang tidak sedikit. Namun, bagaimana jika pembangunan justru dimulai dari sesuatu yang selama ini dianggap remeh, bahkan sering dihindari: sampah?
Inilah gagasan mendasar yang ingin dibangun melalui Kampung Hijau di RW 04 Salama, Kelurahan Nae, Kota Bima.
Kampung Hijau bukan sekadar gerakan membersihkan lingkungan, menanam bunga, mempercantik gang, atau menghias kawasan permukiman agar terlihat asri. Lebih dari itu, Kampung Hijau merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis kewilayahan, yang menjadikan satu persoalan mendasar di tengah masyarakat sebagai pintu masuk untuk menggerakkan sektor pembangunan lainnya.
Mengapa harus dimulai dari sampah?
Karena persoalan sampah bukan sekadar persoalan kebersihan. Ia berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, ketahanan pangan, ekonomi rumah tangga, hingga keberlanjutan ekosistem perkotaan.
Selama ini, pola pengelolaan sampah kita masih terlalu bergantung pada pendekatan kumpul, angkut, dan buang. Seolah-olah persoalan sampah selesai ketika sampah sudah meninggalkan halaman rumah dan diangkut oleh petugas kebersihan. Padahal, sampah hanya berpindah tempat. Bebannya tetap ada, bahkan semakin besar ketika tidak dikelola dengan benar.
Kampung Hijau mencoba mengubah cara pandang tersebut. Penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
Pilah, kelola, dan manfaatkan menjadi prinsip yang ingin ditanamkan. Sampah organik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung penghijauan dan ketahanan pangan. Sampah anorganik memiliki potensi ekonomi melalui pengelolaan bank sampah. Sementara sampah residu menjadi bagian yang memang harus ditangani melalui sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir.
Di sinilah letak pentingnya pengelolaan sampah sebagai fondasi pembangunan wilayah.
Satu persoalan diselesaikan, banyak sektor pembangunan ikut bergerak.
Ketika sampah organik dikelola, kita sedang membangun ekosistem penghijauan sekaligus mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Ketika warga mulai menjaga kebersihan drainase dan sungai, kita sedang membangun kualitas lingkungan dan mengurangi risiko persoalan sanitasi. Ketika sampah anorganik memiliki nilai ekonomi, kita sedang membuka ruang ekonomi sirkular di tengah masyarakat.
Artinya, pengelolaan sampah bukan program yang berdiri sendiri. Ia menjadi pintu masuk untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dalam satu wilayah.
Inilah yang disebut pendekatan kewilayahan. Pembangunan tidak lagi semata-mata dilihat berdasarkan batas-batas urusan organisasi perangkat daerah atau program sektoral, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi yang dimiliki suatu wilayah.
Sebuah kawasan tidak cukup hanya dibangun jalannya, diperbaiki drainasenya, atau dipercantik tamannya. Pembangunan harus mampu membentuk ekosistem yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, produktif, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.
Masyarakat bukan penonton pembangunan.
Ada satu prinsip yang menjadi ruh Kampung Hijau: menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.
Masyarakat memang menjadi penerima manfaat, tetapi pada saat yang sama mereka harus menjadi pelaku utama. Warga bukan sekadar menunggu program pemerintah datang, menerima bantuan, kemudian selesai. Mereka harus terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, bahkan mengembangkan inisiatif yang tumbuh di wilayahnya.
Pemerintah dalam pendekatan ini tidak harus selalu menjadi pemain utama. Pemerintah mengambil posisi sebagai katalisator, fasilitator, regulator, sekaligus penghubung berbagai sumber daya dan kolaborasi.
Pemerintah mengidentifikasi masalah, membuka ruang partisipasi, menyediakan dukungan yang diperlukan, mempertemukan masyarakat dengan mitra potensial, dan memastikan seluruh proses berjalan dalam arah pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan cara ini, pembangunan tidak selalu harus menunggu besarnya anggaran. Sebab, modal sosial, gotong royong, kreativitas, dan kesediaan masyarakat untuk bergerak merupakan sumber daya pembangunan yang tidak kalah penting.
Tentu, partisipasi masyarakat bukan alasan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya. Justru pemerintah harus memastikan bahwa inisiatif warga mendapatkan dukungan kebijakan, pendampingan, fasilitas, dan keberpihakan anggaran yang proporsional.
Dari Kampung Hijau menuju model pembangunan wilayah.
Ke depan, Kampung Hijau diharapkan berkembang melampaui urusan persampahan. Pengelolaan sampah menjadi pondasi untuk membangun ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan dan pekarangan, memperkuat ekonomi sirkular melalui bank sampah, menjaga sungai dan drainase, memperbaiki kualitas permukiman, serta memperkuat solidaritas sosial melalui gerakan gotong royong.
Semua bergerak dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Namun, tantangan terbesarnya bukan membangun fasilitas atau menyelenggarakan kegiatan sebanyak-banyaknya. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan perubahan perilaku masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang.
Kampung Hijau tidak boleh menjadi proyek sesaat yang hidup karena ada figur pemimpin, bantuan CSR, atau dukungan anggaran tertentu. Ia harus tumbuh menjadi gerakan sosial yang memiliki sistem, kelembagaan, kader penggerak, dan kesadaran kolektif.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan bukan seberapa ramai sebuah program diluncurkan, tetapi seberapa kuat masyarakat mampu melanjutkannya.
Pada akhirnya, Kampung Hijau ingin membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Ia bisa dimulai dari rumah, dari kebiasaan memilah sampah, dari satu gang yang bersih, dari sungai yang dijaga, dan dari masyarakat yang bersedia bergerak bersama.
Kita ingin mengubah cara pandang bahwa sampah bukan hanya persoalan yang harus diangkut pemerintah, melainkan persoalan bersama yang harus diselesaikan dari sumbernya.
Karena kota yang berkelanjutan tidak diukur dari seberapa banyak sampah yang mampu diangkut, tetapi dari seberapa sedikit sampah yang harus dibuang.
Dan pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang dibangun pemerintah untuk masyarakat, tetapi tentang bagaimana masyarakat tumbuh menjadi kekuatan utama pembangunan di wilayahnya sendiri.
Dari Salama, kita sedang belajar membangun. Bukan sekadar membangun kampung yang hijau, tetapi membangun cara baru dalam memandang dan menggerakkan pembangunan.
*Ketua DPW Bhumi Literasi NTB
