Kabupaten Bima, Kahaba.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri meminta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian persoalan warga Desa Oi Katupa dengan PT Sanggar Agro Karya Persada (SAKP) bijaksana dan berpikir jernih. Sehingga bisa capai solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
“Saya disini sebagai pemerintah daerah tidak memihak kepada siapa pun, dalam hal ini PT Sanggar Agro maupun kepentingan sebagian masyarakat Desa Oi Katupa,” tegas Bupati saat menerima audiensi massa aksi dari warga Oi Katupa dan sejumlah aktivis GNP Pasal 33, Kamis (15/9) siang di kantor setempat.
Harus dipahami kata Bupati Bima bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan rasa aman bagi siapa pun yang berinvestasi di Kabupaten Bima. Tanpa mengenyampingkan apa yang menjadi harapan sebagian warga dan massa aksi.
Pada kesempatan itu, Bupati membacakan kembali tiga poin isi rekomendasi DPRD Kabupaten Bima hasil investigasi beberapa waktu lalu kepada perwakilan massa aksi. Sesuai dengan surat yang diterimanya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima bahwa lahan seluas 100 hektar sudah diserahkan kepada warga.
Sedangkan sisa lahan seluas 200 hektar belum dilakukan pelepasan oleh PT SAKP. Karena itu, pemerintah daerah berencana akan memanggil perusahaan tersebut untuk untuk mengetahui apakah ada alasan lain sehingga belum menyerahkan sisa lahan 200 hektar itu.
Mengenai luas wilayah Desa Oi Katupa lanjutya, Bupati secara khusus meminta Kepala Desa (Kades) Oi Katupa agar sedikit lebih luwes memahaminya. Sebab, ada perusahaan yang beroperasi wilayah itu tetap bagian dari wilayah Desa Oi Katupa dengan luas sekitar 5000 hektar lebih.
“Tentunya disini perlu kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa. Karena semua yang hadir disini pasti menginginkan pemerintah daerah mengambil langkah segera,” tuturnya.
Selain itu, Bupati meminta kepada semua peserta audiensi, agar fokus terhadap rekomendasi DPRD. Sebab pihaknya juga ingin menjaga keseimbangan antara Legislatif dan Eksekutif. Serta berkewajiban untuk menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi tersebut.
“Selanjutnya, kepada masyarakat Oi Katupa yang sekarang masih berada di wilayah Kota Bima untuk mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” harapnya.
Dalam audiensi ini, Bupati Bima didampingi Sekda, HM Taufik dan beberap pejabat terkait. Sementara dari perwakilan massa aksi hadir Kades Oi Katupa, Muhidin dan 10 orang perwakilan GNP.
*Ady
