Kabupaten Bima, Kahaba.- Selama 3 tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 ini pun hampir dipastikan Dinas PU kembali menjadi langganan OPD dengan capaian PAD paling anjlok.
Dari data realisasi PAD yang diperoleh media ini di Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terhitung sampai 31 Oktober 2017 realisasi PAD Dinas PU Kabupaten Bima baru mencapai Rp 87 juta atau 13,69 persen dari target Rp 650 juta.
Padahal, jika dilihat dari potensi PAD yang ada di Dinas PU cukup besar. Yakni bersumber dari penyewaan alat berat. Target PAD yang ditetapkan pun tentu melihat dari sumber potensi Dinas PU.
“Peningkatan capaian PAD beberapa OPD biasanya baru terlihat pada semester akhir. Kan masih ada dua bulan tersisa,” jelas Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Yamin di ruang kerjanya beberapa hari lalu.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas PU Kabupaten Bima H Sunardi mengakui, alat berat memang merupakan salah satu sumber PAD terbesar di dinas setempat. Namun, ia beralasan realisasi PAD tidak maksimal karena kondisi alat berat banyak rusak.
“Seperti 2 eksavator sudah rusak berat, walas, vibro, dumtruk dan tronton juga rusak. Hanya 3 dumtruk dan 1 tronton yang kondisinya baik,” ungkap dia.
Selain alat berat jelas dia, PAD Dinas PU berasal dari hasil uji laboratorium. Seperti uji beton dan uji tanah. Namun, sampai saat ini capaiannya baru 13 persen. Ia memperkirakan akhir Desember 2017 akan mencampai 25 persen.
“Alat berat sering diperbaiki, namun kerusakan tidak sebanding dengan biaya pemiliharaan yang ditetapkan,” kata Sunardi.
Pihaknya sudah mengusulkan ke Bupati Bima agar alat berat yang kondisinya rusak dilelang. Apabila disetujia, Dinas PU berencana akan membeli alat berat baru. DPRD dan Bupati diakuinya sudah mengetahui dengan mengecek secara langsung kondisi alat berat yang rusak.
“Tahun ini memang PAD dari PU merosot sekali, karena usia alat sudah tua sekitar 15 tahun,” terangnya.
Tak hanya Dinas PU, ada 4 OPD lain ditambah 2 bagian yang hingga 31 Oktober 2017 belum mampu memenuhi target capaian PAD. Yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfostik, Dinas Perindag.
*Kahaba-03/05
