Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin mendesak pemerintah melalui dinas terkait agar bisa memberikan sikap tegas untuk mengurus anak – anak dari Sumba Barat NTT, yang dieksploitasi menjadi pengemis di Kota Bima. (Baca. LPA Dampingi Anak Asal Sumba Korban Eksploitasi)
Nazamuddin berkata demikian karena melihat upaya pemerintah daerah yang setengah hati mengurus persoalan dimaksud. Selama ini, setelah para pengemis itu dirazia, diberikan pembinaan kemudian dilepas kembali. Maka tetap melakukan rutinitas yang sama. (Baca. Pemerintah Diminta Bongkar Sindikat Eksploitasi Anak NTT)
“Ini yang terlihat dinas terkait hanya menggugurkan kewajiban saja. Upaya lain seperti memulangkan anak – anak Sumba ini ke daerah asalnya, justru tidak dilakukan,” sorotnya, Senin (4/6). (Baca. Temuan LPA, Kehidupan Puluhan Pekerja Anak Sumba Memperihatinkan)
Menurut pria yang juga Ketua PKPI Kota Bima, selama ini pemerintah turut melakukan pembiaran terhadap persoalan tersebut. Kewajiban sebagai pemerintah atau negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, tidak ada samasekali. Padahal, negara berkewajiban untuk bisa memastikan para generasi itu tidak dieksploitasi. Karena maju mundurnya negara, tergantung dari generasi. (Baca. Uang Ngemis Anak Sumba Capai Jutaan, Tapi Dipakai Beli Ini)
Yang diketahuinya, selama ini anak – anak Sumba tersebut berada dalam lingkaran yang terorganisir secara masif. Mereka dipaksa untuk bekerja menjadi pengemis, hanya untuk memuaskan hasrat majikan mereka. Padahal, tanpa disadari masa depan anak – anak tersebut telah dirusak oleh kepentingan segelintir orang.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Makanya, dinas yang mengurus persoalan ini bisa mengambil sikap tegas,” katanya.
Bentuk sikap tegas yang dimaksud Nazamuddin yakni, Pemerintah Kota Bima segera berkoordinasi dengan Pemerintah Sumba Barat NTT. Melakukan pendataan jumlah anak – anak yang dieksploitasi menjadi pengemis, kemudian memulangkannya ke daerah asal.
“Pemerintah tidak hanya melakukan razia dan melepas kembali. Anak – anak itu harus dipulangkan,” sarannya.
Selesai dipulangkan sambungnya, koordinasi lanjutan antar 2 pemerintah itu yakni bagaimana bisa memastikan anak – anak itu tidak kembali ke Kota Bima dan melakukan hal yang sama. Sebab, jika tidak dikawal ketat, anak – anak yang diorganisir itu memiliki peluang untuk berada kembali di Kota Bima dan menjadi pengemis.
*Kahaba-01
