Kota Bima, Kahaba.- Pembahasan Rancangan APBD Kota Bima Tahun 2019 molor sehari, dari jadwal yang ditentukan. Hari ini pun, dokumen tersebut baru tiba di kantor DPRD Kota Bima sebanyak 2 bundel masing-masing untuk 5 Kecamatan dan 5 OPD.
Padahal, waktu pembahasan harus segera dilakukan. Sebab, waktu selesai pembahasan tanggal 30 November 2019. Hari ini pun pembahasan RAPBD oleh pemerintah eksekutif dan legislatif berpotensi tidak terlaksana.
Pimpinan DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan pun melihat kinerja eksekutif, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mampu menterjemahkan keinginan Walikota dan Wakil Walikota Bima. Padahal penyusunan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bima untuk jadwal pembahasan RAPD disepakati bersama dengan eksekutif.
“Ini yang bikin molor eksekutif sendiri, banyak waktu yang terbuang percuma. Hari ini saja baru 2 dokumen yang baru tiba di DPRD, apa yang mau dibahas,” kesalnya, Kamis (22/11).
Ia mengindikasikan, waktu mepet untuk pembahasan RAPBD tahun 2019 sengaja dilakukan untuk menelikung program-progam kepala daerah yang baru.
“Jangan dikira bodoh Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima itu,” katanya.
Alfian mengaku, berdasarkaan hasil koordinasi dengan TAPD. Molornya pembahasan RAPBD tahun 2019 karena kendala teknis yang ada di Simda dan TPAD kesulitan menginput data-data dari OPD. Belum lagi masuk hasil reses anggota DPRD Kota Bima.
“Itu menurut mereka saja. Sementara batas akhir pembahasan APBD 2019 ini tanggal 30 November, kalau itu molor berarti Pemerintah Kota Bima ini gagal, dan tidak mampu,” sorotnya.
Kata Ketua Partai Golkar Kota Bima, hari ini TAPD menyanggupi akan membawa semua dokumen RAPBD pada pukul 08.00 Wita, agar segera dibahas ditingkat fraksi. Sementara dokumen yang dibawa baru 2 dokumen bundelan.
“Apa yang mau dibahas,” tanyanya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Walikota Bima mengambil langkah konkrit untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD. Apalagi Walikota Bima sudah mencanangkan, bagaimanapun Program Perubahan itu harus diawali dengan evaluasi kinerja.
“Walikota dalam hal ini harus bisa melakukan perombakan secara totalitas,” inginnya.
Sebab, dirinya melihat ada virus di dalam TAPD. Ada upaya-upaya untuk menelikung program Walikota dan Wakil Walikota Bima. Indikasinya jelas, dalam proses pembahasan RAPBD, dengan sisa waktu yang ada ini susah untuk menyelesaikan pembahasan dengan dokumen yang sangat tebal.
“Ini baru terjadi di Pemerintah Kota Bima. Waktu semakin mepet. Ini memang kenyataannya ada virus di TAPD,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua TPAD Kota Bima yang juga Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa yang berusaha dihubungi dan dimintai keterangan soal itu menjawab, dirinya sedang berada di luar daerah.
“Sedang ada acara di Jakarta,” ucap sekda melalui pesan singkat.
*Kahaba-01
