Kota Bima, Kahaba.- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bima melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Bima, kemarin. Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan dan memantapkan penyebaran informasi publik.
Hadir membuka acara, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, Sekda H Muhtar Landa, para kepala OPD. Selaku narasumber hadir dari pejabat Komisi Informasi NTB.
Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Supawarman dalam laporanya mengatakan, bimtek digelar dalam rangka memantapkan pelayanan informasi pada masyarakat sesuai amanah impelemenasi UU keterbukaan informasi publik.
Kegiatan ini juga adalah dalam upaya mendukung partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi., berdasarkan Perwali Tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Pelayanan.
“Maksud dan tujuan kegiatan sebagai acuan bagi pejabat PPID membuka seluas luasnya informasi sesuai batasan dan tanggungjawab Kominfo memberikan informasi pada masyarakat,” paparnya.
Dari kegiatan itu juga diharapkan dapat mendorong standar pelayanan dan memberikan standar penyusunan informasi, sehingga pelayanan berkualitas dan bisa memberikan akses informasi ke publik yang baik.
Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan dalam sambutannya menyampaikan, informasi publik di era digital menjadi kewajiban. Tanpa menggunakan teknologi, maka akan tertinggal.
“Perlu dipahami bersama, penggunaan informasi dan teknologi saat ini bahkan bagi pemangku jabatan belum mampu menggunakan secara bijaksana dan profesional apalagi di tingkat masyarakat kita,” ungkapnya.
Menurut Feri, masyarakat sulit membedakan mana informasi privat dan publik, sehingga kerap menjadi polemik dalam penggunaan teknologi. Dan ini menjadi konsekuensi pengembangan tehnologi.
“Mau tidak mau kita harus mengikutinya, akan ketinggalan jauh kalau masih gunakan manual,” tegasnya.
Seperti dalam hal perencanaan penggararan, semuanya tersistem. Oleh karena itu, pemangku jabatan PPID harus paham, tak mungkin kemudian pemerintah masih menggunakan sistem manual dalam hal perencanaan dan pembangunan pemerintahan ke depan.
*Kahaba-01
