Kota Bima, Kahaba.- Jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bima kini mulai dilelang dan tahapan seleksinya telah dibuka. Ini dilakukan untuk mengisi pejabat definitif yang sebelumnya telah kosong.
Sekretaris BKPSDM Kota Bima Rusdhan AR menyampaikan, untuk sementara jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kosong. Pejabat sebelumnya M Nor A Madjid telah diangkat menjadi Kepala Dinas Pol PP dan Damkar.
“Karena telah kosong hampir sebulan, maka untuk memilih pejabat definitif harus dilakukan tes Jabatan Pratama Tinggi (JPT). Dan kami telah mendapat lampu hijau dari Walikota Bima agar melaksanakan tahapan seleksi,” katanya, Kamis (7/11).
Rusdhan menjelaskan, bagi peserta yang akan ikut serta dalam tahapan seleksi tersebut, telah mulai dibuka kran pendfataran. Yang berminat ikut juga diminta melengkapi persyaratan.
Untuk jadwal pembukaan pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai 15 November pekan depan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan tahapan seleksi administrasi, lalu diikuti pengumuman hasil seleksi administrasi, tes kompetensi tertulis, penyampaian makalah, rekam jejak dan terakhir pengumuman.
“Semua tahapan tersebut akan dilaksanakan dalam bulan November dan penetapan hasil pada 20 Desember,” katanya.
Mantan Sekretaris Dinas Perpustakaan itu mengungkapkan, untuk tes JPT tersebut peserta yang ambil bagian berasal dari ASN yang memiliki jabatan eselon III atau yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang diajukan oleh pihak penyelenggara.
“Untuk pelaksanaan tes JPT ini, pemerintah daerah telah menunjuk 5 Panitia Seleksi (pansel). Diantaranya dari mantan Sekda Kota Bima, BKPSDM, akademisi, serta dari perwakilan pihak Provinsi NTB,” ungkapnya.
Rusdhan menambahkan, peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Hasil akhirnya nanti akan diumumkan 3 nama berdasarkan nilai tertinggi. Kemudian 3 nama tersebut akan diserahkan kepada Walikota Bima, untuk memilih 1 orang yang akan ditetapkan mengisi jabatan lowong tersebut.
“Kita hanya melakukan tahapan proses seleksi saja, selanjutnya untuk memilih itu hak prerogatif Walikota Bima,” tambahnya.
*Kahaba-04
