Kabupaten Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima M Aminurlah menyorot kebijakan mutasi yang dihelat Bupati Bima kemarin. Menurut duta PAN itu, mutasi tersebut lebih pada selera dan kepentingan Bupati Bima, dan mengabaikan profesionalisme serta integritas aparatur.
Kendati kebijakan menggeser dan mempromosikan aparatur menjadi hak prerogatif kepala daerah, sambung Maman – sapaan akrabnya – Bupati Bima juga harus bisa melihat dari sudut pandang jika penyegaran ini mampu mendorong percepatan pembangunan disegala aspek.
“Harus jelas output dan outcome juga. Jangan asal comot. Karena birokrasi ini juga harus dikelola oleh orang yang punya kemampuan dan integritas,” tegasnya kepada sejumlah wartawan di ruangannya, Selasa (7/1).
Pernyataan itu diutarakan Maman, karena masih melihat ada beberapa individu aparatur yang diangkat, padahal pernah punya catatan buruk secara kinerja. Jika itu dipaksakan untuk mengemban amanah, maka kelakuan serupa yang pernah dilakukan berpotensi akan kembali diulangi.
Ditanya lebih jelas seperti apa catatan buruk tersebut? Pria yang juga Ketua PAN Kabupaten Bima itu tidak menyebutnya secara jelas. Hanya saja ia menyebut ada beberapa yang tersandung kasus pidana, yang tidak perlu dirinya sebutkan.
“Silahkan ke kantor kejaksaan dan kepolisian, pasti diberi tahu sejumlah aparatur yang diangkat itu pernah punya masalah,” terangnya.
Selaku pemerintah, pihaknya juga mendorong birokrasi ini dilakukan penyegaran. Namun dengan catatan, memilih orang-orang yang bisa bekerja dan terukur. Karena pihaknya yang ada dilembaga legislatif, juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan.
Maman berharap, mutasi ke depan harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Sehingga berdampak pada perkembangan kinerja, aspek – aspek yang masih berjalan di tempat bisa berputar maju. Kemudian pada sektor pendapatan juga bisa meningkat, serta ada sumber-sumber pendapat baru.
“Bukan hanya semata penyegaran untuk orang-orangnya saja, tapi secara kelembagaan dan kinerja penting untuk dikedepankan,” tambahnya.
*Kahaba-01
