Oleh: Hazairin A Rasul*
Sebagai sikap moral intelektual masyarakat yang tercerahkan bahwa pilihan menolak praktek politik dinasti adalah keniscayaan. Dalam kesimpulan telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu akar korupsi lahir dari praktek politik dinasti. Secara empiris dan faktual, kesimpulan KPK soal itu menemukan pembenaran logis dalam beberapa kasus OTT mereka yang mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan trah politik kekuasaan dinasti. “Korupsi sebagai mental” yang menempel dalam laku sebagian praktik kekuasaan politik dinasti adalah akar meluasnya ketimpangan, mengepung prinsip egaliterian kompetisi, memperpanjang usia kemiskinan. Menolak dinasti dalam praktik politik kekuasaan berarti menolak suburnya potensi ketimpangan. Itu dasar logisnya kenapa dinasti yang menyimpang harus ditendang.
Apakah yang menolak praktik dinasti benar anti korupsi? Antara praktik politik dinasti dan yang menolak praktik politik dinasti, layak untuk dibedah secara terbuka guna masyarakat yang akses pengetahuannya tidak luas bisa memperoleh penjernihan yang akurat dan proporsional. Semangat penolakan dinasti tidak boleh dimanipulasi sebagai isu politik untuk mendongkrak elektabilitas politik dalam medan kompetisi. Spirit penolakan dinasti harus berakar dari kedalaman kesadaran anti korupsi. Apakah semua pelaku kompetisi punya kesadaran itu?
Kampus, NGO, harus berani mewadahi debat-debat rasional dan bermutu disoal itu bila kampus dan NGO tidak menjadi lumbung mengepulnya asap korupsi. “Dinasti yang ditolak” adalah mentalitas korupnya. Korupsi secara akademik dan teori sangat luas cakupan pengertiannya. Dari soal korupsi waktu yang memungkinkan adanya toleransi hingga korupsi dilevel bubarnya Negara dalam pengertian yang ekstrim sebagaimana yang dilansir Prof. Ryas Rasyid mantan Menteri dan penggagas Otonomi Daerah.
Sementara korupsi dalam pendekatan norma UU anti korupsi tidak perlu diuraikan. Semua akan mengelak berkata tidak melakukan korupsi karena yang diminta pembuktian yuridis. Hal itu bisa menjadi instrumen kamumflase sekaligus benteng yang menolak tuduhan adanya korupsi bagi penguasa dan atau penyelenggara Negara. Akal sehat bisa menilai apakah dinasti politik melakukan praktik korup atau tidak? Dapat ditelusuri dari perbedaan jumlah harta kekayaan yang mencolok baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebelum mereka berkuasa dan dapat ditelusuri melalui LHKPN saat mereka sedang berkuasa hingga kekuasaan itu berlanjut.
Daftar harta kekayaan penguasa, anak penguasa, ibu penguasa, bapak penguasa, kakek penguasa, cucu penguasa tercatat dengan terang di dokumen pembayaran pajak, di dokumen catatan aset badan-badan resmi negara yang berwenang. Bila hartanya tidak tercatat tetapi dalam praktik harta mereka ada dalam pengetahuan publik, berarti indikasi kuat telah terjadi Money Laundring. Lebih tragis lagi potensi praktik korupsinya.
Dinasti politik dalam praktik demokrasi kita ada hubungan langsung dengan peranan mereka melalui investasi saham mayoritas dalam partai politik pada satu sisi. Di sisi yang lain ada korelasi historis dan biologis dengan napak tilas genetika mereka. Sejauh kekuasaan diletakkan dan dilaksanakan untuk tujuan “mendistribusi keadilan” maka dinasti politik sama sekali tidak menjadi akar korupsi dan memperpanjang kemiskinan. Apakah anda melihat gejala itu dalam praktek demokrasi kita?
Sumber penyokong yang sangat dominan menentukan warna seseorang berkuasa adalah dominasi peran partai politik. Partai politik secara teori adalah pilar demokrasi bahkan bisa dipetakan sebagai pilar pembangunan. Apakah partai politik juga anti korupsi?
Fakta menunjukan keadaan yang berbeda. Kadangkala intelektual bisa paradoks dan anomali ketika penolakan pada dinasti politik menguat tapi saat yang bersamaan juga mengintip peluang merangkul partai politik korup.
Dengan demikian kita dapat menarik benang merah yang lebih jernih bahwa akar ketimpangan dan panjangnya usia kemiskinan muaranya pada “kehilangan kejujuran aktor state maupun aktor non state”. Dinasti politik hanyalah salah satu cabang yang punya andil kotornya platform bernegara dan panjangnya usia kemiskinan. Pun usia kemiskinan rakyat kita jauh lebih panjang dari usia dinasti politik.
*Aktivis 98 dan Penulis Buku Nurani Keadilan
