Kota Bima, Kahaba.- Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima melaksanakan Uji Publik Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan di Kota Bima, di Aula Pemerintah Kota Bima, Kamis 31 Agustus 2023.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh camat dan lurah se-Kota Bima dengan narasumber dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, serta dipandu Kabag Pemerintahan selaku moderator.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima Ahsanurrahman menjelaskan, yang menjadi tujuan utama kegiatan uji publik ini adalah dalam rangka melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun atas kebijakan Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan di Kota Bima.
“Dengan adanya uji publik ini, diharapkan stakeholders dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang akan diterapkan, selanjutnya dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif,” ujarnya.
Selain itu sambungnya, dengan adanya uji publik ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini nantinya, karena produk hukum yang dihasilkan adalah produk hukum yang demokratis yang diproses melalui dukungan dari para stakeholders.
Ahsanurrahman juga memaparkan, secara khusus pula kegiatan uji publik Raperwal ini adalah diperuntukkan sebagai bagian penting dari milestone (temporer kegiatan) implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, pada program Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2023 yang saat ini sedang berjalan.
Diakuinya, pada kesempatan yang sama Asisten Pemerintahan dan Kesra H Alwi Yasin secara garis besar menyampaikan kebijakan umum serta kondisi eksisting pelaksanaan alokasi dana kelurahan dan evaluasi perkembangan kelurahan di kota bima saat ini.
Selanjutnya Kepala Bappeda Adisan Sahidu secara gamblang memaparkan konsep harmonisasi perencanaan maupun penganggaran atas pelaksanaan alokasi dana kelurahan dan evaluasi perkembangan kelurahan yang diharapkan.
Sementara itu, Kabag Hukum Dedi Irawan dalam pemaparannya menitikberatkan pada harmonisasi yuridis atas Raperwal yang diajukan, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta kepentingan hukum nasional.
*Kahaba-01
