Kota Bima, Kahaba.- Jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang, Ketua KPU Kota Bima Bukhari bersama anggota menemui Walikota Bima HM. Qurais H, Rabu (25/1) di ruang kerja Walikota Bima.
Plt. Kabag Humas dan Protokol, Syahrial Nuryaddin melalui siaran persnya mengatakan, berdasarkan pengajuan KPU Kota Bima yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), biaya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 sebesar Rp 19.129.550.000.
“Jumlah ini dianggarkan dalam dua tahap yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 dan 2018,” ujarnya.
Untuk tahap penganggaran 2017 diakuinya, sudah dianggarkan dalam APBD 2017 sebesar Rp 2,2 Miliar dan akan masuk dalam APBD Perubahan sebesar Rp 8 Miliar hingga Rp 10 Miliar. Sisanya akan dianggarkan dalam APBD 2018.
Ryan mengaku, pada kesempatan pertemuan itu Walikota Bima menjelaskan, penganggaran ini akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD tentunya akan membahas dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Kota Bima dan sesuai aturan yang berlaku.
“Walikota juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPU,” katanya.
Hibah tersebut sambungnya, merupakan salah satu bentuk komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pilkada sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
“Walikota Bima juga Ia berharap seluruh pihak mempunyai komitmen yang sama untuk mensukseskan kegiatan ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bima menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota Bima dan menyatakan KPU sebagai penyelenggara Pilkada akan berupaya maksimal untuk menyelenggarakan Pilkada yang bermartabat.
*Kahaba-01/Hum
