Kota Bima, Kahaba.- Bappeda Kota Bima menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu (10-12 Februari 2025), di aula kantor Bappeda Kota Bima.
Kegiatan ini dihadiri Pj Wali Kota Bima H Mukhtar, Pj Sekda H Supratman, Kepala Bappeda Adisan, Asisten III HM Saleh, serta perwakilan kepala OPD, camat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bidang P2EPD Bappeda Kota Bima Ahmad Suryansyah menyampaikan, FGD ini merupakan tahap awal penyusunan RPJMD yang akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah. Sebelumnya, telah disusun rancangan teknokratik RPJMD, yang nantinya akan disesuaikan dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
“Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa RPJMD yang disusun dapat mencerminkan dinamika dan kebutuhan terkini masyarakat Kota Bima,” ujarnya.
Suryansyah menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi terkait mekanisme penyusunan dokumen RPJMD, mengidentifikasi serta menajamkan permasalahan pembangunan, mencari solusi yang tepat, serta menyepakati program kerja perangkat daerah.
Dasar hukum pelaksanaan FGD ini mengacu pada beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Untuk efektivitas diskusi, peserta FGD dibagi dalam beberapa kelompok kerja sesuai dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Bima H Mukhtar menegaskan, pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan pembangunan Kota Bima yang lebih maju dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
“RPJMD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi sebuah komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menghadapi tantangan pembangunan, serta memanfaatkan peluang yang ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyusunan RPJMD harus dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berbasis data yang akurat. Dokumen ini juga menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
“Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menyusun RPJMD yang berkualitas, guna mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” tambahnya.
*Kahaba-04
