Kabupaten Bima, Kahaba.- Dengan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya kepercayaan warga terhadap pemerintah, puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Timu (APDT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa setempat, Senin (22/6).
Korlap Muhammad Radiallah Aprialian mengatakan, ada banyak persoalan di Desa Timu Kecamatan Bolo yang harus mendapatkan perhatian, dan segera dicarikan solusi. Salah satunya yakni penggunaan dana penanganan Covid-19 yang tidak transparan dan bahkan diduga ada mark up dalam pembelanjaanya.
“Pengadaan masker dan sebagainya itu kami duga ada mark up harga,” sorotnya.
Selain itu, pihaknya meminta kejelasan terhadap pengadaan alat musik tradisional yang anggarannya dicairkan pada tahun 2019, tapi barangnya baru ada tahun 2020.
“Kami menuding ada penyelewengan kekuasaan di sini,” katanya.
Kemudian, pihaknya juga meminta Pemdes agar memperjelas persoalan BUMDes setempat. Pasalnya, sejak mengelola anggaran sebanyak Rp 80 juta sejak tahun 2017, hingga kini tidak ada kejelasan penggunaanya.
“Aset BUMDes itu tidak jelas. Penggunaan anggaran tidak jelas,” tegasnya.
Massa aksi juga menuntut Pemdes setempat agar segera meremajakan kepengurusan BUMDes tersebut. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak Pemdes setempat agar memperjelas keberadaan motor dinas kantor desa setempat yang diduga telah digadai, karena warga tidak melihat motor itu digunakan di desa setempat.
“Dari sekian banyak masalah itu, kami meminta Pemdes segera memberikan solusi,” desaknya.
Dalam aksinya, Aliansi Pemuda Desa Timu membawa keranda mayat yang ditulis matinya demokrasi. Hal itu menurut mereka sebagai simbol matinya kepercayaan warga desa setempat kepada Pemdes.
Kepala Desa Timu Muhammad Fikri membantah semua tudingan massa aksi. Menurutnya, sejauh ini pihaknya telah melakukan penanganan Covid-19 sesuai prosedur dan membelanjakannya sesuai RAB.
“Kami sudah membelanjakan dengan baik sesuai prosedur,” ujarnya.
Kata dia, hal itu telah disampaikan kepada warga pada saat audiensi beberapa waktu lalu. Namun, masih saja dipertanyakan.
“Dulu saat audiensi sudah dijelaskan. Heran juga kenapa dipertanyakan lagi,” katanya.
Sementara soal BUMDes, pihaknya mengaku berkali-kali memanggil pengurusnya, namun tidak pernah diindahkan. Ia berjanji akan kembali memanggilnya pada Selasa (23/6) besok.
“Kalau peremajaan belum bisa kami lakukan karena ada pembatasan sosial,” tuturnya.
Selain itu, Kades juga membatah tudingan massa aksi soal pengadaan alat musik tradisonal dan motor dinas.
“Semua itu tidak benar. Kami sudah lakukan semua sesuai prosedur,” pungkasnya.
*Kahaba-10
