Kota Bima, Kahaba.- Setelah Walikota Bima HM Lutfi menyorot kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima karena menggunakan obat standar puskesmas, anggota DPRD Kota Bima melalui Komisi I meninjau langsung pelayanan di rumah sakit setempat, Selasa (10/3).
Jajaran Komisi I langsung bertemu dengan Kepala RS Kota Bima H Muhammad Natsir dan jajarannya di ruang direktur utama
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M Irfan menyampaikan, selain mempertanyakan pelayanan kesehatan yang masih menggunakan obat standar puskesmas. Pihaknya juga banyak menerima laporan dari masyarakat terkait keluhan standar pelayanan.
Seperti petugas terlebih dahulu mempertanyakan apakah menggunakan BPJS atau tidak. Padahal yang menjadi nomor 1 adalah penanganan medis, baru administrasi.
“Percuma misalnya RS Kota Bima dilabeli level bintang 2, tapi justeru pelayanan level 0. Inikan lucu,” kritiknya.
Sementara itu anggota dewan dari Demokrat M Ryan Kusuma mengungkapkan, ia juga menerima informasi dari warga bahwa saat masuk rumah sakit justeru merasa di pimpong oleh petugas, hanya karena tidak memiliki kartu BPJS. Terkadang disuruh untuk dibuatkan, agar bisa dipermudah dalam pelayanan kesehatan.
“Tolonglah nyawa pasien dulu, itu yang utama. Bila belum memiliki BPJS, ya sampaikan saja tatacaranya pembuatan, agar warga bisa mengurusnya. Karena nyawa lebih penting dibanding administrasi,” katanya.
Lain halnya dengan anggota dewan Hj Ipa Suka, Syamsuddin, Amirudin, H Mustamin, Rahmad Syahputra yang juga meminta agar pihak rumah sakit untuk intens berkomunikasi dengan lembaga dewan. Terutama kebutuhan pembangunan dan fasilitas kesehatan yang mesti menjadi prioritas untuk terus dibangun.
“Ruangan pasien masih banyak yang bocor, tabung oksigen masih kurang, mesin genset sebagai antisipasi pemadaman dan yang paling utama adalah sikap ramah dan sopan dari pegawai rumah sakit,” tegas salah satu dari mereka.
Sementara itu Kepala RSU Kota Bima H Mohammad Natsir mengaku menerima semua apa yang menjadi masukan dari semua anggota Komisi I DPRSD Kota Bima.
Terkait pengadaan genset untuk saat ini sudah ada, sehingga bisa diantisipasi saat terjadi pemadaman. Sedangkan ketersediaan oksigen juga, dalam posisi masih ada sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu sebagai informasi terkini, pihaknya mendapat anggaran renovasi IGD bersumber dari DAK Rp 900 juta. Sehingga pelayanan bisa lebih maksimal.
Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, kata Natsir, pihaknya ke depan akan mengupayakan pegawai BPJS ditempatkan di rumah sakit, agar bisa memberikan informasi terkini dan pelayanan kepada masyarakat terkait pembuatan kartu dan informasi lain.
Sedangkan mengenai sikap sopan santun para pegawai, tentu akan disampaikan setiap apel dan rapat koordinasi internal rumah sakit. Sehingga petugas selalu diingatkan untuk menjaga sikap dan kelakuan baik saat melayani pasien dan keluarga yang mengantar.
Sementara itu Sekretaris Dikes Ahmad menambahkan, terkait kesamaan obat di RS Kota Bima dengan PKM, itu karena masih samanya katalog obat yang dipergunakan. Sehingga sampai saat ini beberapa obat di PKM, justeru masih ada di RS Kota Bima.
“Obat yang masih ada seperti obat generik, dan ini juga tetap harus ada di RS Kota Bima. Karena sangat dibutuhkan untuk penanganan medis,” imbuhnya.
Selain itu, berdasarkan standar pelayanan saat ini juga RS Kota Bima masih kekurangan tenaga perawat. Berdasarkan standar pelayanan 2 tempat tidur pasien, harus ditangani minimal 3 perawat sesuai dengan pembagian shift.
“RS Kota Bima sudah tersedia 50 tempat tidur, sedangkan petugas masih kurang sehingga pelayanan belum berjalan maksimal,” tegasnya.
*Kahaba-04
