oleh

LHKPN 2020, Kekayaan Walikota Bima Bertambah Rp 2 Miliar Lebih

Kota Bima, Kahaba.- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK RI dalam website https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/monitoring_kepatuhan, setelah 2 tahun menjabat sebagai Walikota Bima, kekayaan HM Lutfi bertambah.

LHKPN 2020, Kekayaan Walikota Bima Bertambah Rp 2 Miliar Lebih
Tangkapan layar laman LHKPN pejabat dan kepala daerah di Indonesia, termasuk Kota Bima. Foto: Ist

Diketahui, sebelum mencalonkan diri pada Pilkada Kota Bima tahun 2018 lalu, tercatat jumlah harta kekayaan HM Lutfi sebesar Rp 2.655.100.000.

Kekayaan tersebut berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 1.200.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 635. 000.000, harta bergerak lainnya Rp 320.000.000, kas dan setara kas sebanyak Rp 500.100.000.

Kemudian dalam LHKPN tahun 2020, jumlah kekayaan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi bertambah menjadi Rp 4.724.873.743. Artinya, ada penambahan kekayaan sebesar Rp 2.069.773.649.

Selain terlihat penambahan kekayaan, dalam laman LHKPN ini juga tertera status LHKPN pelapor. Untuk status LHKPN Walikota, tertulis Perlu Perbaikan.

Sementara itu, untuk harta kekayaan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan juga terlihat adanya penambahan kekayaan. Ketika menjadi calon wakil walikota dan setelah menjabat dua tahun terakhir.

Saat menjadi calon wakil Walikota, kekayaan Feri dilaporkan sebanyak
Rp 3.387.007.901. Ini berasal dari kekayaan tanah dan bangunan sebesar Rp 3.250.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 300.000.000, harta bergerak lainnya Rp 122.000.000, kas dan setara kas sebesar Rp 34.063.496.

Dal LHKPN tahun 2020, harta Feri bertambah menjadi Rp 4.112.800.000. Artinya, hanya ada penambahan sebesar Rp 725.792.009 selama ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bima.

Untuk status LHKPN nya, orang nomor dua di Pemerintahan Kota Bima ini dinyatakan Diumumkan Lengkap. Sama dengan jajaran kepala dan wakil kepala daerah lain, seperti Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Bupati Dompu dan Wakil Bupati Dompu.

Untuk LHKPN tahun 2021, terlihat baru beberapa pejabat dan kepala daerah saja yang sudah melaporkan.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru