oleh

Gapensi Ditinggalkan, Walikota Bima dan Ketua Dewan Dikritik

Kota Bima, Kahaba.- Ketua Gapensi Kota Bima periode 2015-2020 H Armansyah mengeritik kepemimpinan Walikota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima yang tidak pernah melibatkan organisasi sebesar Gapensi dalam perencanaan pembangunan daerah, wabil khusus berkaitan dengan jasa konstruksi dan penentuan standar harga. (Baca. Muscab Gapensi Kota Bima, Rusdin H Adnan Terpilih Secara Aklamasi)

Gapensi Ditinggalkan, Walikota Bima dan Ketua Dewan Dikritik
Ketua Gapensi Kota Bima periode 2015-2020 H Armansyah saat menyampaikan sambutan pada acara Muscab Gapensi Kota Bima. Foto: Bin

Kritik yang diutarakan Armansyah itu saat menyampaikan sambutan pada acara Muscab ke-IV Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kota Bima, di Aula SMAN 1 Kota Bima, Kamis (23/9).

Menurut dia, Gapensi ini wadah yang besar. Jika dulu pemerintah selalu melibatkan Gapensi untuk perencanaan pembangunan dan menentukan standar harga.

“Namun yang terjadi saat ini, asosiasi ini ditingkalkan oleh Walikota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap pada periode Gapensi kali ini, Pemerintah Kota Bima bisa melibatkan Gapensi dalam proses pembangunan di daerah, terlebih untuk penentuan standar harga konstruksi. Karena Gapensi juga merupakan tempat berkumpulnya orang – orang yang sangat paham terkait itu.

Ke depan sambungnya, hal-hal seperti yang diungkapkannya itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga kelangsungan dunia usaha di Kota Bima juga terus berjalan.

“Karena penyumbang peningkatan ekonomi di Kota Bima juga adanya investasi perusahaan yang ada di daerah, termasuk orang – orang yang terhimpun dalam Gapensi,” katanya.

Armansyah juga berpesan agar pengurus Gapensi Kota Bima yang baru nanti bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah.

“Jangan sungkan – sungkan menegur jika pemerintah keliru. Karena Gapensi juga merupakan wadah besar yang memiliki tanggungjawab untuk mengontrol kebijakan pemerintah terutama pada jasa konstruksi dan standar harga,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Asisten Setda Kota Bima H Gawis mengatakan, Gapensi merupakan bagian yang harus dilayani oleh pemerintah baik kesejahteraan dan pekerjaannya.

Dia pun berharap, tidak hanya di daerah, di provinsi pun bisa memperhatikan keberadaan Gapensi Kota Bima lebih khusus setiap pekerjaan jasa konstruksi dari provinsi yang dikerjakan di Kota Bima.

*Kahaba-01


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru