Kabar Kota Bima

Pemkot Bima Dinilai Selalu Keluarkan Kebijakan Menimbulkan Kegaduhan

818
×

Pemkot Bima Dinilai Selalu Keluarkan Kebijakan Menimbulkan Kegaduhan

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi menyampaikan sudut pandang berbeda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal kekisruhan pra acara Pawai Rimpu, di Kantor DPRD Kota Bima, Jumat (26/8).

Pemkot Bima Dinilai Selalu Keluarkan Kebijakan Menimbulkan Kegaduhan - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi saat menyampaikan pandanganya pada RDP Pawai Rimpu. Foto: Bin

Jika wakil rakyat lain menyorot soal pengumpulan KTP sebagai syarat undian doorprize Pawai Rimpu, anggota dewan milenial itu justru melihat sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bima selalu menimbulkan kegaduhan.

Pemkot Bima Dinilai Selalu Keluarkan Kebijakan Menimbulkan Kegaduhan - Kabar Harian Bima

“Ini kebijakan kesekian kalinya yang membuat gaduh,” katanya.

Menurut duta Partai Demokrat Kota Bima itu, beberapa kali kebijakan Pemkot Bima selalu menimbulkan kegaduhan dan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pernah ia catat, kegaduhan itu seperti soal gotong royong para pegawai di rumah relokasi Kadole. Pasalnya, kegiatan itu dilaksanakan di tengah mencuatnya kasus korupsi mengenai Kadole.

“Ada apa, kenapa gotong royongnya tidak setelah banjir saja. Kenapa saat kasus itu mencuat,” tanya Ryan.

Kemudian yang lain, diundur kegiatan gerak jalan indah. Kata dia, kebijakan itu menimbulkan kegaduhan. Terutama bagi ibu-ibu yang sudah membeli perlengkapan gerak jalan untuk anak-anaknya.

“Kebijakan itu muncul di tengah sejumlah kepala dinas diperiksa KPK. Tentu saja ini memunculkan kecurigaan masyarakat,” katanya.

Sekarang sambung Ryan, kebijakan soal pengumpulan KTP untuk syarat Pawai Rimpu juga menimbulkan kegaduhan. Padahal zaman sudah maju, lantas kenapa tidak menggunakan cara yang lebih maju, seperti pakai Barcode.

“Masa di tengah daerah yang katanya smart city, masih menggunakan cara-cara seperti mengumpulkan foto copy KTP,” sesalnya.

Terhadap sejumlah kebijakan yang acapkali menciptakan pro dan kontra itu, Ryan meminta agar Sekda lebih hati-hati lagi mengeluarkan kebijakan. Agar tidak kembali menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dirinya menambahkan, yang disampaikan ini bukan suara dari Fraksi Demokrat. Tapi aspirasi masyarakat yang selalu disampaikan ke wakil rakyat.

“Sesungguhnya kami mendukung kegiatan positif pemerintah, hanya saja teknisnya menimbulkan kecurigaan masyarakat. Pawai Rimpu ini kegiatan bagus, jangan sampai dicederai oleh hal-hal seperti ini,” tukasnya.

*Kahaba-01