Kota Bima, Kahaba.- Saat berkunjung Di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bima, Kamis kemarin, Wakil Walikota (Wawali) meminta kapada dinas terkait agar intens mengawasi hak-hak pekerja di Kota Bima.
Pada kesempatan pertemuan sekaligus pembinaan pegawai itu, Wawali mengatakan Kota Bima saat ini menjadi daerah perdagangan dan jasa. Artinya, Kota Bima menjadi daerah pusat pekerja pada sejumlah perusahaan.
Karena jangan sampai, warga dilepas untuk bekerja tapi tidak diketahui apakah hak-hak mereka dipenuhi oleh pemberi kerja atau tidak. Termasuk pemberi kerja, apakah mereka sudah menjalankan kewajibannya kepada pekerja atau tidak.
“Disnaker sebagai leading sektor di bidang ketenagakerjaan, harus getol mengawasi pelaksanaan aturan-aturan di Kota Bima,” tegasnya.
Ia juga meminta data lengkap, terkait ketersediaan lapangan kerja di Kota Bima. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam mengeluarkan kebijakan.
Apalagi, ia dan Walikota Bima sudah memiliki visi misi membentuk 10 ribu lapangan pekerjaan. Pimpinan daerah membutuhkan data untuk mengetahui persentasi capaian target pembentukan lapangan kerja tersebut.
“Dari target, apakah yang terealisasi sudah 10 persen, 20 persen atau bagaimana? Data faktual sangat dibutuhkan,” tandasnya.
*Kahaba-01
