Kota Bima, Kahaba.- Keinginan Forum Tenaga Honorer Kelurahan yang ingin memprotes dan mempertanyakan penmberian SK CPNSD kepada supir Walikota Bima, yang diduga cacat administrasi, didukung oleh anggota DPRD Kota Bima. (Baca. Pertanyakan SK CPNSD, FTHK ‘Bergerak’)
M. Irfan, MSi, selaku anggota Komisi I DPRD Kota Bima yang membidangi persoalan tersebut sangat mendukung reaksi forum tersebut. “Meski SK CPNSD Kota Bima sudah diserahkan, bukan berarti tidak ada ruang untuk protes. Silahkan protes, kami mendukung jika itu benar,” ujarnya, Selasa (14/7).
Saat ditemui di kantornya, mantan akademisi itu mengaku, yang diketahuinya masalah K2 tidak hanya sopir Walikota saja (Baca. Supir Walikota Dapat SK CPNSD, Kepala BKD Enggan Komentar), tapi masih ada sejumlah nama lain yang juga dinilai cacat secara administrasi, dan menerima SK tersebut.
“Bagi mereka (K2) yang benar benar lolos tidak sesuai dengan aturan, silahkan dituntut, karena sudah ada aturan dari BAKN, yang memberikan waktu untuk menyelidiki, Meski SK sudah diterima,” jelasnya.
Bila perlu, jika Forum tersebut memiliki data valid, ia menyarankan agar melapor ke pihak yang berwajib. Karena sejak awal, para tenaga Honor K2 itu telah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Mutlak.
“Jadi, ketiga ada yang cacat secara administrasi, Laporan Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani, maka urusannya bukan lagi di BAKN dan Pemkot Bima. Yang protes bisa segera melapor ke Polisi, karena itu tanggungjawab personal tenaga Honor,” tuturnya.
*Bin
