Kabupaten Bima, Kahaba.- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, HM Rusdy menilai tudingan mahasiswa terkait indikasi adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBe) hanya asumsi semata. Karena tudingan tersebut tidak disertai data jelas sebagai dasar.
“Soal dugaan KUBe fiktif itu hanya asumsi mahasiswa. Kalau memang ada bukti serahkan kepada kami,” kata HM Rusdy usai dipanggil Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, kemarin.
Dia mengaku, saat aksi mahasiswa menyorot berbagai dugaan penyimpangan KUBe di Kabupaten Bima. Hanya saja, saat meminta data KUBe di wilayah mana saja yang bermasalah dan apa penyimpangannya mahasiswa tak mampu menjawab.
“Kalau memang ada data, kami akan analisa dan simpulkan sehingga bisa diberikan tindakan sesuai aturan,” terangnya.
Saat itu kata dia, mahasiswa hanya memberikan contoh indikasi penyimpangan di Desa Monta Kecamatan Lambu. Menurut mahasiswa KUBe di desa tersebut menerima bantuan anggaran. Padahal, kelompok hanya menerima bantuan kambing melalui pengadaan pihak ketiga.
Memang diakuinya, pembentukan KUBe tetap melalui rekomendasi Dinas Sosial meskipun itu anggaran dari pusat maupun propinsi. Tetapi mekanisme pencairan anggaran langsung masuk melalui rekening kelompok masing-masing, tidak melalui Dinas Sosial.
Dinas sosial hanya melakukan kontrol, membina, dan mengevaluasi terhadap semua KUBe tersebut. Sebelum menerima bantuan, KUBe juga sudah dilakukan verifikasi dengan dasar data yang disetujui oleh Pusat maupun Propinsi.
Sebab terangnya, sumber anggaran KUBe tidak satu, tetapi ada dari APBN, dana Decon, Propinsi, dan APBD. Nah, untuk KUBe dari APBD pada tahun lalu hanya 5 KUBe. Masing-masing mendapatkan Rp20 juta.
“Dugaan pemotongan untuk pendamping juga tidak ada karena memang tidak ada dasar aturan. Semua itu sudah kita jelaskan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bima. Kita siap mempertanggungjawabkan semua KUBe yang mendapatkan rekomendasi,” tandasnya.
*Ady
