Kota Bima, Kahaba.- Setelah disorot mengenai pengadaan seragam sekolah oleh Dinas Dikbud dan Komisi I DPRD Kota Bima saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), akhirnya SDN 21 Kota Bima mengambil beberapa solusi sebagai salah satu langkah untuk mematuhi prosedur pendidikan.
Kepala SDN 21 Kota Bima Hj Rukmini menyampaikan akan mematuhi dan menjalankan aturan pemerintah. Sehingga dalam proses PPDB tidak menjadi masalah.
“Berdasarkan rapat panitia PPDB hari ini,
akhirnya memutuskan untuk menggratiskan seragam sekolah bagi yang tidak mampu. Kemudian wali murid kategori mampu membuat surat pernyataan tidak keberatan dengan pengadaan seragam sekolah tersebut,” jelasnya, Sabtu (20/6).
Rukmini menuturkan, sebagai prosedur agar seragam sekolah diberikan secara gratis, pihaknya meminta kepada wali murid untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan asal, sehingga dapat menjadi bukti laporan pertanggung jawaban sekolah.
Hasil koordinasi dengan panitia PPDB, sudah ada puluhan wali murid yang mengambil seragam secara gratis buat putera dan puterinya. Sedangkan mengenai surat pernyataan tidak keberatan juga dari walimurid, nanti akan kami laporkan secara bersama kepada Dinas Dikbud dan Komisi I DPRD Kota Bima.
Rukmini juga turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPRD Kota Bima, yang menyempatkan hadir untuk monitoring pelaksanaan PPDB kemarin. Selain membahas soal penarikan biaya seragam sekolah, juga sekaligus menyerap aspirasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah ke depan.
“Atas arahannya kami akan melakukan berbagai pembenahan, di antaranya administrasi dan program pendidikan lainnya,” bebernya.
Sementara itu salah satu walimurid Wahyu A Bakar menyetujui langkah sekolah, untuk menggratiskan seragam bagi wali murid yang tidak mampu dan pernyataan tidak keberatan dari orangtua siswa terhadap pengadaan seragam.
*Kahaba-04
