Kabupaten Bima, Kahaba.- Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Front Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat Menggugat (FPMRM) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (8/11) guna menyampaikan 10 tuntutan di antaranya mendesak transparansi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 50 miliar.
Korlap aksi Faruk menyampaikan, beragam persoalan yang tidak bisa dituntaskan Pemerintah Kabupaten Bima, baik nasib petani yang menyangkut mahalnya harga bibit serta obat pertanian, serta mahal dan langkanya pupuk.
Untuk itu, massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera menerapkan harga panen petani sesuai aturan Nomor 89 Tahun 2020. Segera masifkan ketersediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan mendesak KP3 untuk memasifkan pengawalan pupuk bersubsidi.
“Kami juga meminta transparansi penggunaan anggaran Covid-19 sebanyak Rp 50 miliar,” desaknya.
Faruk juga mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran 15 persen di sektor kesehatan sesuai aturan Presiden nomor 47 tahun 2021. Pemda juga diminta untuk menggratiskan biaya PCR dan Sweb Anti Gen.
Tuntutan lain, meminta agar Pemerintah Kabupaten Bima segera mendesak DPRD Kabupaten Bima agar mempercepat pengesahan Raperda penyetaraan modal perusahaan daerah.
Kemudian menghentikan tindakan represif gerakan rakyat dan mahasiswa dan meminta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja segera di cabut.
“Kami juga meminta Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 harus ditegakkan,” pintanya.
Kedatangan para massa aksi pun diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima dan sejumlah anggota dewan lain, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bima dan pihak TNI-Polri dalam ruangan rapat utama dewan.
*Kahaba-05
